Jakarta -
Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk rapat Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Mereka meminta Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah.
Momen itu terjadi saat Komisi X DPR raker bersama Menbud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Momen itu bermula saat Fadli Zon akan menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi X DPR RI.
Terlihat sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil duduk di balkon ruang rapat Komisi X DPR. Mereka lalu membentangjan spanduk dan poster di pagar balkon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hentikan pemutihan sejarah," ujar salah satu anggota koalisi.
"Dengarkan suara korban," timpal yang lainnya.
Selain itu, mereka juga menolak rencana gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
Mendengar adanya seruan, Fadli Zon tampak tercengang. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta Koalisi Masyarakat Sipil untuk menghentikan aksi mereka.
"Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing," ujar Lalu.
Namun, Koalisi Masyarakat Sipim tidak mengindahkan permintaan Lalu. Mereka tetap menyuaekan tuntutannya.
"Lawan sisa-sisa orde baru," seru anggota koalisi.
"Ya silahkan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan," timpal Lalu.
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil itu lalu diminta keluar oleh pengamanan dalam (pamdal) DPR RI. Bahkan mereka digiring keluar Gedung DPR RI.
Diwawancarai terpisah, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Jane, mengatakan kedatangan mereka untuk memprotes dan meminta agar proyek penulisan sejarah dihentikan. Dia mengaku sangat mengecam pernyataan Fadli Zon yang menyebut tak adanya pemerkosaan massal 1998.
"Kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemeriksaan masal adalah rumor dan peristiwa 1998 itu tidak ada buktinya," ujarnya.
"Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya," sambungnya.
Selain itu, dia juga meminta agar adanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia mendesak agar Fadli Zon dapat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.
"Lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah. Termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadli Zon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," imbuhnya.
(amw/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
