Jakarta - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan percepatan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lahir dari kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang bergerak serentak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, termasuk pada sektor pendanaan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dukungan anggaran besar agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat dan tepat sasaran di daerah terdampak. Hal tersebut diungkapkan olehnya usai rapat bersama Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Pemulihan ini di antaranya perlu anggaran. Anggaran kita berterima kasih kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto) karena telah memberikan anggaran tambahan transfer keuangan daerah atau TKD sebanyak Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi dan sudah ditransfer semua tuntas," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut kini berada di pemerintah daerah dan terus dikawal pemanfaatannya agar fokus pada kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat terdampak.
"Inilah yang kami kawal. Uangnya ada di daerah-daerah kabupaten, kota, provinsi. Ini yang kami kawal agar perencanaan ini tepat sasaran dan cepat terutama menangani hal-hal yang urgen," tuturnya.
Selain transfer keuangan daerah, sejumlah kementerian juga bergerak melalui program sektoral. Kementerian Pertanian, misalnya telah menyalurkan dukungan lebih dari Rp 877 miliar untuk optimalisasi lahan, rehabilitasi pertanian pascabencana, hingga pembangunan irigasi di tiga provinsi terdampak.
Di sektor sosial, bantuan dari Kementerian Sosial tercatat mencapai Rp 896,2 miliar dengan realisasi penyaluran sebesar 96,75 persen. Bantuan itu mencakup isi hunian, jaminan hidup (jadup), hingga stimulan ekonomi bagi penyintas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, BNPB turut mempercepat pemulihan melalui bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang dengan total nilai mencapai Rp 655,18 miliar. Bantuan tersebut membantu ribuan keluarga penyintas untuk mulai kembali memperbaiki tempat tinggal dan menata kehidupan pascabencana.
Kolaborasi lintas instansi juga terlihat pada revitalisasi satuan pendidikan terdampak bencana. Hingga saat ini, total bantuan revitalisasi pendidikan yang digelontorkan Kemendikdasmen mencapai Rp 2,94 triliun untuk 3.058 kegiatan revitalisasi sekolah di tiga provinsi terdampak.
Penyaluran tahap pertama telah mencapai lebih dari Rp 1,96 triliun dan turut diperkuat kerja sama bersama TNI AD dalam percepatan pembangunan fasilitas Pendidikan.
"Pendanaan lintas sektor menjadi fondasi penting agar pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali sosial ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan," tutupnya. (akd/ega)
