Jakarta -
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang tengah mempertimbangkan kenaikan tarif bus TransJakarta. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan strategis yang perlu dipahami dalam konteks keberlanjutan layanan transportasi publik di ibu kota.
"Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita," ujar Kenneth dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menjelaskan, saat ini sistem transportasi publik seperti TransJakarta masih menanggung beban subsidi yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyebut, subsidi per tiket sudah mencapai angka di atas Rp9.000 per penumpang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Model tarif seperti ini kurang mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang. Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, dikhawatirkan akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru," jelas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Kent menegaskan, bahwa dukungannya terhadap kenaikan tarif bukan tanpa syarat. Ia berharap kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan disertai dengan peningkatan mutu layanan serta perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Rencana kenaikan tarif harus dibarengi juga dengan adanya peningkatan nyata dalam kenyamanan, kecepatan, dan jangkauan layanan TransJakarta," tegasnya.
Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu juga mendorong agar pemerintah provinsi mengedepankan transparansi dalam proses komunikasi kepada publik. Ia menilai warga perlu memahami alasan di balik penyesuaian tarif tersebut.
"Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memperkuat sistem, mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau," katanya.
Kepala BAGUNA DPD PDIP DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan kebijakan. Ia meminta agar DPRD DKI Jakarta membuka ruang dialog bagi publik dan memastikan kebijakan berjalan dengan mekanisme pengawasan yang baik.
Meski mendukung, Kent mengingatkan bahwa kenaikan tarif bukan solusi tunggal untuk memperbaiki sistem transportasi publik di Jakarta.
"Pemerintah tetap harus mencari efisiensi operasional, seperti digitalisasi tiket, optimasi rute, serta penguatan integrasi antar moda transportasi. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dari segi non farebox juga di anggap penting agar beban tarif tidak terlalu berat bagi pengguna," ujarnya.
Selain itu, Kent pun mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta juga bisa memberikan fasilitas gratis bagi para guru dalam menggunakan layanan bus TransJakarta. Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi bentuk penghargaan nyata terhadap peran besar guru dalam mencerdaskan generasi muda Jakarta.
"Guru adalah garda depan pendidikan. Saya menilai mereka layak mendapatkan fasilitas transportasi gratis, setidaknya untuk moda publik milik pemerintah seperti TransJakarta," bebernya.
Ia menjelaskan, usulan tersebut sejalan dengan semangat Pemprov DKI untuk menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas warga. Menurutnya, memberikan akses gratis bagi tenaga pendidik tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi mereka, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum di kalangan aparatur pendidikan.
"Selama ini kita sudah punya program subsidi bagi pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Saya kira sudah saatnya bagi para guru juga mendapatkan perhatian serupa. Mereka setiap hari berkontribusi untuk anak-anak Jakarta, dan banyak di antara mereka yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju sekolah. Semoga usulan ini bisa menjadi pertimbangan dan sebagai salah satu bentuk nyata dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada para guru di ibu kota," katanya.
Kent menegaskan dukungannya terhadap langkah Gubernur Pramono, selama diiringi dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan keberpihakan pada warga berpenghasilan rendah.
"Saya berharap kebijakan ini menjadi momentum transformasi menuju sistem transportasi publik yang lebih handal, nyaman, dan adil bagi seluruh warga Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbicara mengenai kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta. Dia mengaku terkait kenaikan tarif ini telah dihitung secara matang.
Pramono menjelaskan, jika selama ini pihaknya telah menggratiskan 15 golongan yang bebas biaya menaiki TransJakarta. Tentunya pemerintah Provinsi DKI tidak bisa menanggung biaya untuk menggratiskan semua penduduk Jakarta gratis naik Transjakarta atau Transjabodetabek.
Dia menjelaskan subsidi terkait Transjakarta telah ditanggung Pemprov lebih dari Rp 9.000 untuk satu tiket TransJakarta. Subsidi ini tentunya tidak bisa ditanggung sendiri oleh Pemprov Jakarta sendirian. Maka dari itu, menurutnya butuh penyesuaian tarif agar beban subsidi ini tidak ditanggung sendiri oleh Pemprov Jakarta. Perihal kenaikan tarif ini, Pramono berjanji akan mengumumkannya pada saat waktu yang tepat.
Dalam kesempatan itu, Pramono menyampaikan jika tarif transportasi yang dimiliki Pemprov Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah penyangga. Bahkan penumpang dari Bogor hanya dikenakan biaya Rp 2.000 untuk sampai di Jakarta. Ia menambahkan bahwa peningkatan fasilitas transportasi ini terus ia tingkatkan. Tahun ini menurutnya akan ada 500 bus listrik TransJakarta yang siap beroperasi.
(mpr/ega)
