Jakarta -
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka 2.843 lowongan kerja, melalui program padat karya dengan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, kebijakan tersebut menunjukkan kepekaan dan respons cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kondisi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Namun, Kent mengingatkan agar program padat karya tidak hanya diposisikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi angka pengangguran.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP DKI Jakarta. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Namun program ini harus memiliki orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, program padat karya harus dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat. Karena itu, setiap peserta harus ditempatkan sesuai kompetensi dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri selama mengikuti program.
Menurutnya, pekerjaan dalam program padat karya perlu dirancang secara lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pembangunan kota. Beberapa bidang yang dinilai potensial antara lain pemeliharaan infrastruktur lingkungan, penataan kawasan permukiman, pengelolaan sampah dan daur ulang, perawatan taman kota, tenaga kebersihan lingkungan, pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak, administrasi lapangan, dukungan terhadap UMKM, hingga pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan.
"Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik," ujarnya.
Kent juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.
"Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.
Lebih lanjut, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga yang bertugas meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melalui P3D, peserta program dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, hingga pelatihan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus menjadi bagian penting dalam skema program padat karya. Menurut Kenneth, masyarakat yang belum memiliki keterampilan tertentu harus diberikan pelatihan sebelum maupun selama mengikuti program.
"BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan," katanya.
Kent juga menegaskan, bahwa warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam rekrutmen program tersebut.
"Warga berKTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran," sambungnya.
Selain itu, Kent juga meminta agar proses rekrutmen peserta program padat karya harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Ia tidak ingin program yang menggunakan anggaran publik tersebut justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat akibat praktik titipan, kedekatan, atau permainan oknum tertentu.
"Saya ingatkan, jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat DKI Jakarta ini justru tercoreng karena proses seleksinya tidak transparan. Semua harus dibuka secara jelas, mulai dari syarat, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman peserta yang lolos. Tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, kedekatan, apalagi permainan orang dalam," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana peserta dipilih dan apa dasar penilaiannya. Dengan begitu, program padat karya benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pekerjaan.
"Program Ini menggunakan uang rakyat, jadi setiap prosesnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada warga yang lebih berhak tetapi tersingkir karena kalah oleh peserta titipan, maka tujuan program ini gagal total. Saya minta Pemprov DKI Jakarta harus memastikan proses seleksi ini berjalan bersih, objektif, dan bisa diawasi publik," ujarnya.
Kent juga mendorong agar hasil seleksi dan data penerima manfaat dipublikasikan secara terbuka, agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya. Menurut dia, transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Tidak hanya itu, Kent juga meminta agar peserta yang telah menyelesaikan program padat karya mendapatkan akses penyaluran kerja yang terintegrasi dengan dunia usaha, UMKM, BUMD, maupun sektor jasa yang berkembang di Jakarta.
"Jangan sampai setelah program ini selesai peserta kembali menganggur. Harus ada mekanisme berkelanjutan berupa penyaluran kerja sehingga program padat karya menjadi jembatan menuju pekerjaan yang lebih permanen dan produktif," katanya.
Dalam pelaksanaannya, Kent menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap peserta padat karya dan seluruh jenis pekerjaan yang masuk dalam program padat karya. Evaluasi tersebut harus mencakup produktivitas, manfaat sosial, efektivitas anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi peserta.
"Kalau ada peserta atau program yang tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang maksimal, harus berani dievaluasi dan diperbaiki. Bahkan jika diperlukan diganti dengan model yang lebih relevan. Kita harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata," tegasnya.
Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta, Kent berharap program padat karya dapat menjadi bagian dari transformasi kebijakan ketenagakerjaan di Jakarta yang tidak hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Program padat karya ini harus menjadi jalan naik kelas bagi para pekerja yang berKTP DKI Jakarta. Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan sementara, tetapi bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan kolaborasi antara Pemprov DKI, Disnaker, P3D, BLK, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta," tutupnya.
(ega/akn)
