Jakarta -
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintah seluruh kepala daerah untuk melakukan efektivitas anggaran. Kemendagri mengingatkan kepala daerah untuk mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Oh iya sudah (diberi perintah). Kita kan arahkan Pemda-Pemda yang kita monitor melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, untuk memastikan satu, terjadi efisiensi pengurangan untuk biaya-biaya operasional, makan minum, perjalanan dinas," ungkap Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Selain itu, Bima Arya menyampaikan pihaknya telah meminta tiap-tiap Pemda berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Pusat. Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan agar Pemda dapat fokus terhadap ketahanan pangan hingga infrastruktur pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua, kita pastikan juga komitmen atau dukungan publik terhadap program-program prioritas, seperti program ketahanan pangan, misalnya, kemudian infrastruktur pendidikan. Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya Pemda juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah dan sebagainya," terang Bima Arya.
Dia menyebut pemda harus mengoptimalkan anggaran untuk hal-hal yang menjadi atensi Pemerintah Pusat. Dia juga mengatakan untuk internal Kemendagri sudah menerapkan pemotongan anggaran perjalanan dinas.
"Perjalanan dinas itu dipotong kita, ya 50% dipotong semua. Kemudian ada honor-honor untuk rekrutmen pegawai, misalnya dengan pihak ketiga dan lain-lain juga itu sudah kita kurangi," sebutnya.
Dia pun menerangkan terhadap program-program prioritas Kemendagri juga dilakukan penyesuaian. Dia juga memastikan penyesuaian efisiensi anggaran ini tetap memperhatikan agar setiap program tak terkendala masalah keuangan.
"Nah, ini masih kita kaji dan sinkronisasi, ya kita pastikan bahwa Kemendagri ini kan pembina politik daerah, kemudian melakukan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Jangan sampai fungsi pengawasan ini juga terkendala karena budgetnya dikurangi," jelas Bima Arya.
"Kita kan harus berkoordinasi, harus melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD. Jadi jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga terkendala karena anggaran dikurangi," pungkasnya.
(jbr/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu