Jakarta -
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia akan menggelar Indonesia-Pacific Cultural Synergy (IPACS) 2025 pada 11-13 November 2025 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Forum ini akan mempertemukan para pemimpin budaya, seniman, akademisi, komunitas, serta perwakilan negara-negara Pasifik untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas-budaya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa IPACS akan menjadi forum penting untuk merangkul negara-negara di kawasan Pasifik guna membahas isu-isu strategis bidang kebudayaan sekaligus mempromosikan budaya Indonesia di kancah global.
"IPACS merupakan platform penting untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus memperkuat soft diplomacy kita dengan negara-negara Pasifik. Kegiatan ini mencakup pertemuan tingkat menteri, dialog budaya, pameran budaya dan kerajinan tradisional, pertunjukan kolaboratif, residensi, hingga pembahasan isu lingkungan yang menjadi perhatian serius di kawasan Pasifik," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, jumat, (7/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
IPACS 2025 yang mengusung tema 'Celebrating Shared Cultures and Community Wisdom' dirancang sebagai forum strategis kebudayaan yang menegaskan peran budaya sebagai penggerak diplomasi dan pembangunan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan IPACS 2025 dikemas secara menarik dan kolaboratif dengan diawali program pra-acara residensi budaya pada 3-10 November 2025 yang melibatkan perwakilan dari 10 negara Pasifik dan enam provinsi di Indonesia bagian timur. Selama residensi, para peserta berfokus pada tiga tema utama, yakni kerajinan bambu, musik tradisional, dan tari tradisional. Hasil dari proses residensi ini akan ditampilkan dalam bentuk pertunjukan dan pameran pada acara puncak IPACS 2025.
Selain residensi, IPACS 2025 juga menampilkan Pameran Besar Pemajuan Kebudayaan Indonesia di Kawasan Timur, Dialog Tingkat Menteri (Ministerial Dialogue) bertema "Rich and Diverse Cultural Heritage of the Pacific Region as a Driver and Enabler of Sustainable Development", sesi pleno tematik, pertunjukan kolaboratif hasil residensi, serta kunjungan edukasi ke museum daerah di Nusa Tenggara Timur.
Diketahui, sebanyak 17 negara kawasan Pasifik diundang untuk berpartisipasi dalam IPACS 2025 dengan 12 negara telah mengonfirmasi kehadirannya pada acara puncak. Forum ini juga akan dihadiri oleh para Duta Besar RI untuk negara-negara Pasifik, perwakilan kementerian/lembaga pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga internasional, LSM kebudayaan, serta komunitas budaya lokal.
Fadli mengungkapkan, kegiatan ini menempatkan budaya sebagai jangkar identitas sekaligus pendorong inovasi ekonomi kreatif dalam konteks hubungan maritim dan warisan budaya yang saling terkait antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Penyelenggaraan IPACS juga sejalan dengan visi RPJMN 2025-2029 dan arah kebijakan nasional untuk memperkuat harmonisasi kehidupan dengan lingkungan dan kebudayaan.
Lebih lanjut, Fadli juga menyoroti peran IPACS dalam mendorong inovasi budaya dan industri kreatif sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan di masa depan.
"Akan ada sesi pleno utama yang membahas kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekologi dan iklim, serta bagaimana tradisi dan inovasi budaya dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.
Selain itu, Fadli mengungkapkan bahwa forum ini juga akan mengadopsi Joint Statement bertajuk 'A Shared Vision for Sustainable and Resilient Pacific' sebagai bentuk komitmen kolektif negara-negara Pasifik dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan disrupsi digital.
"Dokumen rekomendasi kebijakan antar-Menteri Kebudayaan negara-negara Pasifik ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan diplomasi budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan," jelasnya.
Dengan demikian, IPACS 2025 diharapkan menghasilkan sejumlah capaian nyata, antara lain dokumen rekomendasi kebijakan antar-menteri budaya Pasifik, pembentukan jejaring residensi budaya permanen, lahirnya produk budaya inovatif bernilai ekonomi bagi masyarakat lokal, serta strategi kebijakan budaya berkelanjutan yang menempatkan budaya sebagai pilar pembangunan hijau dan inklusif.
Turut hadir, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ismunandar; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Budaya, Anindita Kusuma Listya; Staf Khusus Menteri Budang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; serta Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Mardisontori.
(ega/ega)
