Kejagung Usut Dugaan Kredit Rp 692 M Dipakai Bos Sritex Bayar Utang Pribadi

Jakarta -

Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, telah ditetapkan tersangka di kasus korupsi penyalahgunaan dana kredit bank negara senilai Rp 692 miliar. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini masih mengusut aliran uang korupsi yang dilakukan Iwan Setiawan.

"Nah itu yang sedang terus didalami, ke mana aliran penggunaan uang Ro 692 miliar sehingga itu dikatakan sebagai kerugian uang negara," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di kantor Kejagung, Jumat (23/5/2025).

Sritex diketahui mendapatkan pinjaman sebesar Rp 692 miliar dari Bank BJB dan Bank DKI. Namun, uang yang seharusnya menjadi modal kerja ini dipakai tidak sesuai peruntukan oleh Iwan Setiawan.

"Modal kerja berarti bagaimana operasionalisasi dari perusahaan ini, sehingga perusahaan ini tidak mengalami kondisi yang katakanlah tidak baik. Apakah modal kerja untuk para pegawai, pekerja dan juga produksi," jelas Harli.

Hasil pengusutan Kejagung menemukan uang pinjaman ratusan miliar rupiah dari dua bank plat merah itu dipakai Iwan untuk membeli tanah di sejumlah daerah. Tim penyidik Kejagung kini juga mendalami dugaan Iwan memakai dana pinjaman itu untuk membayar utang pribadi.

"Ini sekarang yang sedang didalami oleh penyidik apakah pembayaran utang perusahaan atau utang pribadi," ucap Harli.

"Tetapi sekiranya pun ini dilakukan untuk pembayaran utang perusahaan, ini juga tidak dibenarkan, kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan peruntukan. Karena di dalam akad atau kontrak pemberian kredit itu sudah disepakati, sudah diperjanjikan bahwa ini dilakukan untuk modal kerja," jelasnya.

Iwan Setiawan juga diduga memakai dana pinjaman dari Bank BJB dan Bank DKI untuk membeli aset tidak produktif. Pembelian itu menambah kisruh pembukuan catatan keuangan PT Sritex hingga kini dinyatakan pailit.

"Sehingga seperti yang kita tahu sekarang mengalami pailitan. Artinya kalau ada manajemen yang baik dengan pemberian kredit yang sudah sangat signifikan, barangkali bahwa PT Sritex ini akan tetap berada pada perusahaan yang sehat," terang Harli.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar sebelumnya mengatakan Iwan Setiawan menerima dana kredit dari Bank BJB senilai Rp 543 miliar dan Bank DKI sebesar Rp 149 miliar. Nilai kredit Rp 692 miliar itu harusnya dipakai Iwan untuk modal kerja Sritex yang sedang mengalami masalah keuangan.

"Terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dibergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset nonproduktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya," kata Qohar.

Hasil pengusutan Kejagung menemukan Iwan justru menggunakan dana pinjaman dari Bank BJB dan Bank DKI itu untuk membeli tanah. Tim penyidik Kejagung masih menelusuri aliran korupsi dari bos Sritex tersebut.

"(Beli) untuk aset yang tidak produktif, antara lain dibelikan tanah. Ada beberapa tempat, ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Jadi, nanti pasti akan kita sampaikan semuanya," beber Qohar.

Selain Iwan Setiawan, Kejagung juga menetapkan Zainuddin Mappa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Dicky Syahbandinata selaku mantan Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(ond/ygs)