Jakarta -
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua yang nilainya sekitar Rp 3,7 triliun. Instruksi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua.
Burhanuddin menekankan pentingnya peran kejaksaan dalam memastikan proyek-proyek strategis tersebut berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan. Dia menyebut terdapat 38 PSN di Papua yang memerlukan pengawasan ketat, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan anggaran.
"Penekanan diberikan pada deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan serta pengawalan terhadap 38 Proyek Strategis Nasional di Papua yang bernilai sekitar Rp 3,7 triliun," kata Burhanuddin melalui keterangannya, Rabu (1/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaksa Agung juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung program prioritas pemerintah di Papua. Di antaranya melalui program Jaksa Mandiri Pangan, pendampingan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengawasan terhadap 999 Koperasi Desa Merah Putih.
"Dalam upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, Kejaksaan berkomitmen penuh menyukseskan Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi serta narkoba," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme aparat Kejaksaan. Selain itu, dia juga menyinggung pentingnya penerapan sistem meritokrasi di lingkungan Kejaksaan sebagai upaya menjaga profesionalisme dan integritas institusi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menghindari perilaku pamer kekayaan atau flexing yang dinilai dapat merusak citra lembaga. Dia meminta seluruh jajaran untuk menghindari perilaku menyimpang yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi
"Kepercayaan publik adalah capaian yang harus dijaga melalui kinerja nyata, bukan sekadar titik akhir," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menginstruksikan agar seluruh satuan kerja menginternalisasi Rencana Strategis Kejaksaan 2025-2029 guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan modern.
"Seluruh jajaran waspadai gerakan perlawanan balik dari koruptor (corruptors fight back) dengan tetap menjaga integritas dan mempublikasikan kinerja secara transparan," tutur Burhanuddin.
"Seluruh pimpinan satuan kerja diminta menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh demi menghadirkan keadilan hakiki bagi masyarakat Papua," pungkasnya.
(ond/yld)
