Jakarta -
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan resmi meluncurkan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) sebagai langkah strategis memperkuat kemitraan antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan IPFO menjadi simbol perubahan besar dalam cara kerja pemerintah. Menurutnya, peluncuran IPFO juga menandai babak baru kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
"Hari ini bukan tentang pitching, ini tentang partnership. Tentang kepercayaan, kesempatan, dan komitmen bersama untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan IPFO menjadi platform lintas sektor di bawah Kemenko Infrastruktur yang berfungsi membantu investor, pemilik proyek, serta pemerintah daerah dalam mempercepat prioritisasi dan implementasi proyek infrastruktur.
"Seperti yang selalu disampaikan Presiden Prabowo Subianto, modal swasta harus memainkan peran yang lebih besar. Tugas pemerintah bukan hanya menawarkan investasi, tetapi juga memastikan penerimaannya dilakukan dengan ketepatan, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas," sambungnya.
AHY menuturkan pembentukan IPFO merupakan tindak lanjut dari mandat International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar Juni lalu. Dari forum tersebut, Indonesia juga meluncurkan Project Catalogue 2025 yang berisi 46 proyek infrastruktur lintas sektor, mulai dari transportasi, energi, air, pengelolaan sampah, hingga kota pintar.
Ia juga menganggap keberadaan IPFO akan memperjelas standar proyek dan dokumentasi, memperkuat mitigasi risiko bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta memperluas kerja sama dengan mitra internasional.
"IPFO adalah jembatan antara pemerintah dan investor, antara kebijakan nasional dan eksekusi lokal. Kami ingin memastikan investasi bukan sekadar arus modal, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan," imbuhnya.
"Indonesia terbuka untuk investasi, inovasi, kolaborasi, profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin menyatakan bahwa IPFO dibentuk berdasarkan kajian praktik global sekaligus hasil diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Kami memahami bahwa kebutuhan investasi Indonesia sangat besar, dan pemerintah tidak bisa memenuhinya sendiri. Sebenarnya, minat investor terhadap Indonesia tinggi, hanya saja mereka memerlukan kejelasan-baik data, informasi, maupun proses," jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa IPFO telah menjalin kemitraan dengan sejumlah mitra internasional seperti KIA Australia, Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), serta Indonesia Investment Bank (IIB.
"Apa yang dimulai sebagai komitmen pada ICI 2025, kini telah menjadi sebuah institusi konkret yang siap memainkan peran penting dalam mempercepat investasi infrastruktur di Indonesia," tutupnya.
Sebagai informasi, kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (22/10) ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra, serta Staf Khusus Bidang Kerja Sama Lembaga Non-Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri Merry Riana.
Lihat Video 'AHY Sebut RI Butuh Investasi Besar untuk Bangun Infrastruktur':
(akd/ega)
