Jakarta -
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menghadirkan makanan yang sehat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak. Pasalnya, program tersebut bersumber dari uang rakyat sehingga wajib dijalankan secara bertanggung jawab.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (28/2).
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini memastikan seluruh proses pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar operasional, khususnya terkait higienitas, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ibas meninjau langsung proses penerimaan bahan baku makanan dan menekankan pentingnya pengawasan kualitas gizi sejak tahap awal.
"Kita harus memastikan seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita," ujar Ibas, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Lulusan S2 Nanyang Technological University tersebut juga menaruh perhatian pada rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. Ia memastikan buah dan sayur yang digunakan berasal dari petani lokal Ponorogo agar program nasional ini sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.
"Kalau bahan pangan diambil dari petani lokal, maka manfaat program ini menjadi berlipat. Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, sementara ekonomi masyarakat sekitar juga ikut tumbuh," jelasnya.
Selain kualitas bahan makanan, Ibas turut memeriksa proses pencucian hingga pengeringan wadah makan yang digunakan dalam distribusi MBG. Menurutnya, faktor kebersihan peralatan menjadi bagian krusial dalam menjaga keamanan pangan.
"Bukan hanya makanannya yang harus sehat, tetapi wadahnya juga harus steril. Proses pencucian dan pengeringan harus benar-benar diawasi karena ini bagian penting untuk mencegah risiko kesehatan," tegasnya.
Ia mengapresiasi operasional SPPG Karanglo yang dinilai mendapat respons positif dari masyarakat. Selain rasa makanan yang dinilai baik, porsi yang disajikan juga memenuhi kebutuhan gizi siswa, terutama bagi keluarga kurang mampu di wilayah sekitar. Menurut Ibas, keberadaan SPPG tidak hanya membantu pemenuhan nutrisi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi pangan.
Dalam momentum Ramadan, Ibas mengingatkan bahwa penyesuaian menu menjadi makanan kering tidak boleh mengurangi standar kualitas program.
"Meskipun selama Ramadan menunya berbeda, porsi, kandungan gizi, dan penggunaan anggaran harus tetap sesuai standar. Semua harus termonitor dengan baik, termasuk proses pengiriman makanan agar aman sampai ke siswa. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan seperti keracunan makanan," katanya.
Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang dibiayai dari pajak masyarakat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal dan penuh tanggung jawab.
"Program ini tidak murah dan berasal dari uang rakyat. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar dijaga kualitasnya, transparan, dan memberikan manfaat nyata," pungkasnya.
Ibas berharap SPPG Karanglo dapat menjadi contoh pelaksanaan dapur pelayanan gizi yang profesional, higienis, serta mampu memperkuat ketahanan gizi sekaligus perekonomian lokal di daerah.
Sebagai informasi, kegiatan peninjauan di SPPG Karanglo turut dihadiri Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra, Kepala Desa Karanglo Lor Samuri, Mitra SPPG Bagus Budi Santoso, Ketua Yayasan Dodik Winoto, Kepala SPPG Rafi Nur Anas, Ahli Gizi Tiara Amelia Putri, serta Akuntan SPPG Salsabila. Hadir pula anggota DPRD Ponorogo Elvis Wibisono, Yuliana, Binti, dan Widodo yang bersama-sama memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan masyarakat.
Lihat juga Video: Hari ke-9 Puasa, 47 SPPG Disetop karena Menu MBG Basi
(akd/ega)
