HNW Menilai Relokasi Warga Gaza dari Palestina sebagai Ethnic Cleansing

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk ethnic cleansing atas keberadaan warga Palestina di Gaza.

Hal itu sekaligus membantu Israel dalam mewujudkan misi penjajahan untuk mewujudkan 'klaim' negara Israel Raya. Itu semua harusnya ditolak oleh semua pihak yang cinta kemanusiaan dan perdamaian di kawasan.

"Usulan merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain, ternyata bukan lagi sekadar wacana tim transisi Donald Trump sebagaimana yang bocor ke publik, melainkan sikap Trump yang secara terbuka dinyatakan sendiri oleh Trump. Dan betapa seriusnya proposal ini, sehingga Trump mengaku bahwa dirinya berkomunikasi langsung dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, walau kemudian ditolak oleh kedua pemimpin negara tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Selain itu, HNW mengapresiasi sikap Presiden Mesir dan Raja Yordania yang menolak mentah-mentah usulan tersebut, apapun alasannya. Sikap Presiden Mesir itu juga sejalan dengan sikap Al Azhar yang menolak relokasi.

"Penolakan juga datang PBB, OKI serta Liga Arab. Usulan kontraproduktif itu sudah seharusnya ditolak karena usulan relokasi tersebut bukan solusi yang benar untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian di Palestina, karena dicurigai hanya dalih/kedok untuk mengusir warga Gaza dan memudahkan Israel melakukan pendudukan dan melanggengkan penjajahan terhadap Gaza/Palestina," tuturnya.

Lebih lanjut, HNW juga sependapat dengan Senator AS Bernie Sanders yang menyebut bahwa rencana dan tindakan Trump itu sebagai bentuk ethnic cleansing (pembersihan etnis) dan merupakan kejahatan perang. Secara bahasa, ethnic cleansing atau pembersihan etnis adalah upaya untuk menciptakan wilayah geografis yang homogen secara etnis melalui deportasi atau pemindahan paksa orang-orang yang termasuk dalam kelompok etnis tertentu.

"Secara definisi, apa yang diusulkan oleh Trump jelas bentuk dari ethnic cleansing, walaupun dengan kedok relokasi," tuturnya.

HNW menambahkan, seharusnya Trump menarik usulannya itu sebagaimana Trump juga sudah menarik ancamannya terhadap Kolombia. Dan daripada Donald Trump ngotot mengusulkan usulan yang kontraproduktif yang bisa memperlebar daerah perang hingga ke Mesir dan Jordania, karenanya tidak menjadi solusi untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian seperti yang dikampanyekan Trump saat maju sebagai calon Presiden, akan lebih baik apabila Donald Trump/AS sekutu Israel paling fanatik, untuk mendesak agar Israel mematuhi dan tidak melanggar semua butir perjanjian gencatan senjata.

"Atau bila perlu, Trump mempertimbangkan usulan menerima semua warga Israel untuk direlokasi, dipindahkan dan diberikan tanah di AS yang sangat luas itu, dengan difasilitasi oleh AS. Itu akan jadi terobosan yang efektif mewujudkan janji kampanye Trump untuk mengakhiri perang dan menghadirkan perdamaian di Palestina," ujarnya.

"Selain itu, usulan solutif ini juga bermanfaat bagi warga AS, yang tidak perlu protes karena uang pajak yang mereka bayarkan justru digunakan untuk membantu Israel dalam melakukan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap warga Gaza. Bahak bisa membantu keuangan AS, yang telah membantu mendukung Israel sejak 7 Oktober 2023 sebesar 356,7 Triliun Dollar AS. Jumlah itu akan sangat membantu AS membangun kembali kawasan2 di AS yang hancur karena kebakaran seperti LA/California," tambahnya.

HNW juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto yang baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan kuatnya komitmen kedua negara dalam mendukung kemerdekaan Palestina, untuk lebih aktif & efektif menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, Liga Arab dan PBB, untuk bersama-sama memastikan dilaksanakannya semua butir gencatan senjata dan menolak keras usulan Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Palestina.

"Apalagi di awal munculnya proposal relokasi itu, nama Indonesia juga sempat disebut-sebut sebagai tujuan relokasi untuk warga Gaza/Palestina," pungkasnya.

(prf/ega)