Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik antusiasme delapan kepala daerah yang berencana menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Ia pun meminta para kepala daerah segera menyiapkan lahan maupun gedung yang akan digunakan.
"Kita bikin komitmen, mari kita percepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, apakah dengan rintisan dulu atau gedung permanen. Nanti tergantung kondisi lapangannya. Kita senang sekali kalau disambut dengan semangat, kita juga ikut semangat," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Permintaan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima delapan kepala daerah, yakni Bupati Aceh Jaya, Kepulauan Aru, Padang Lawas Utara, Halmahera Tengah, Sanggau, Tegal, Kutai Timur, dan Tabalong, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul mengatakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi kepala daerah sebelum menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Salah satunya, status lahan yang diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat permanen harus jelas, tidak dalam sengketa, dan merupakan milik pemerintah daerah.
"Selama memenuhi syarat, ada gedungnya, kita bisa cepat untuk (menyelenggarakan) sekolah yang permanen. Kita dukung," ujarnya.
Ia menegaskan, semakin cepat ketersediaan lahan, maka pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dilakukan sehingga manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, ia menyebut program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai miniatur pengentasan kemiskinan. Pasalnya, anak-anak dari keluarga Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) disekolahkan, sementara orang tua mereka diberdayakan melalui berbagai program pemberdayaan sosial.
"Anaknya lulus sekolah, orang tuanya menjadi berdaya. Jadi anaknya diintervensi, orang tuanya diintervensi secara simultan," ungkapnya.
Ia kembali mengingatkan agar tidak ada praktik curang dalam proses penjangkauan calon murid Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, kepala daerah bersama Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
"Ini tanggung jawabnya bupati, tanggung jawab saya juga. Jadi di sini (perekrutan murid) jangan ada sogok-menyogok," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Moh Djumpa mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan di wilayahnya untuk membentuk generasi yang unggul dan tangguh.
"Hari ini kita sangat antusias untuk memperjuangkan kalau bisa secepatnya Sekolah Rakyat itu kita peroleh. Kami yakin bahwa Sekolah Rakyat ini untuk daerah kita atau mungkin secara umum, tadi bapak jelaskan bahwa pemerintah inginkan agar ke depan generasi-generasi yang lulus dari Sekolah Rakyat itu generasi yang tangguh," kata Djumpa.
(anl/ega)
