Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengajak para kepala daerah untuk menghidupkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga tingkat desa atau kelurahan. Hal ini mengingat peran penting Puskesos sebagai ujung tombak layanan sosial dan pemutakhiran data.
"Saya mohon Bupati dan Walikota pulang dari sini menghidupkan Puskesos di kelurahan maupun di desa masing-masing. Nanti kita bisa kerja sama, kita kasih operator terhubung dengan SIKS-NG kami Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation," ujar Gus Ipul dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).
Permintaan Gus Ipul agar para kepala daerah menghidupkan kembali Puskesos lantaran dari 80.000 desa hanya 6.000 desa yang masih memiliki Puskesos. Dari jumlah tersebut juga hanya sekitar 600 Puskesos yang masih berjalan dengan baik. Salah satunya Puskesos Margakaya Istimewa di Karawang, Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan bahwa ke depan sistem informasi Kemensos akan diintegrasikan dengan Puskesos untuk meningkatkan kualitas layanan dan konsolidasi data di lapangan, termasuk untuk memastikan program bantuan sosial dan pemberdayaan tepat sasaran.
"Jika telah memiliki operator dan terhubung dengan kami, maka data penerima bantuan sosial akan dapat dilihat secara real-time," jelasnya.
Selain menghidupkan kembali Puskesos, Gus Ipul juga mengajak para kepala daerah menyamakan frekuensi dalam menyukseskan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait program peningkatan kesejahteraan sosial. Pijakannya adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Mereka yang berada di desil 1,2,3,4. Jadi ini yang paling menjadi urusan kita. Lebih khusus mengajak menoleh yang belum pernah kita perhatikan. Banyak yang luput dari proses pembangunan kita. Karena berasal dari data yang tidak akurat. Maka Presiden memulai, untuk mengajak mari kita kerja dengan data yang sama," katanya.
Selain itu, ia mengimbau para kepala daerah mengawal kebijakan Presiden tentang penambahan bantuan sosial di bulan Oktober, November dan Desember atau Bantuan Langsung Tunai Sementara. Juga program Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan.
"Bapak-Ibu sekalian, Bupati, Wali Kota lewat Kadinsos ini ikut mengawal ke depan. Mari kita akuratkan data ini. Sehingga nanti pembagian-pembagian atau alokasi bansos dan dalam rangka Pelindungan dan Jaminan Sosial itu bisa lebih tepat sasaran di tempat Bapak-Ibu sekalian," ajaknya.
Arahan Gus Ipul mendapat respons positif dari para bupati dan walikota. Mereka juga antusias dengan program Sekolah Rakyat. Salah satunya Wakil Bupati Labuhan Batu Utara, Samsul Tanjung yang telah menyiapkan lahan 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Berada di kota, belakang kompleks perkantoran dan posisinya sangat strategis untuk masyarakat kita. Jadi harapan kami dengan peruntukan lahan untuk SR ini bisa untuk ikut di tahun 2026," tutur Samsul.
Sebagai informasi, hadir dalam pertemuan ini delapan pimpinan daerah. Yaitu, Bupati Kolaka, Amri; Wakil Bupati Labuhan Batu Utara, Samsul Tanjung; Bupati Lima Puluh Kota, Safni; Bupati Merangin, Syukur; Wakil Walikota Metro, Rafieq Adipradana; Bupati Boalemo Rum Pagau; Bupati Seluma Tedy Rahman; dan Sekda Ciamis Andang Firman Triyadi.
(akd/ega)
