Jakarta -
Fraksi Gerindra DPR RI mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan janji kampanye program makan bergizi gratis (MBG). Program itu telah sukses dilakukan saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum genap 100 hari.
"Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan. Tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).
Program tersebut diketahui perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Budi menyebut makan bergizi gratis merupakan komitmen pemerintahan Prabowo dalam menyiapkan generasi unggul Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya juga menekankan menjaga kualitas dari pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia. Budi mengatakan Fraksi Gerindra di DPR siap mengawal agar program tersebut tepat sasaran.
"Maka dari itu, penting bagi program ini untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas namun juga kualitas, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat," ujar Budisatrio.
"Untuk itu, kami dari Fraksi Gerindra siap mengawal agar program ini berjalan sesuai dengan esensi yang diharapkan sejak awal," lanjutnya.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam menjaga kualitas gizi makanan pada program makan bergizi gratis. Budi menyebut pemberian makan bergizi gratis di 26 provinsi sebagai langkah awal yang memuaskan.
"Dimulainya program MBG secara bertahap yang meliputi 26 provinsi ini membuat kami optimis dengan kinerja BGN ke depannya. Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan," tutur Budi.
Dalam penyaluran perdana makan bergizi gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil dan ibu menyusui di 26 provinsi di Indonesia. Setiap titik dapur itu ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat makan bergizi gratis tiap harinya.
Pemerintah melalui BGN menargetkan 937 dapur dapat beroperasi secara bertahap untuk melayani tiga juta penerima manfaat pada akhir Januari 2025. Selain itu, BGN juga menargetkan 2.000 dapur beroperasi di bulan April, 5.000 dapur di bulan Juli, dan seluruh dapur atau SPPG dapat beroperasi 100% pada 2029.
Lebih lanjut, Budisatrio mengungkap pihaknya mendukung agar program makan bergizi gratis terus mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Dia menyebut hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.
"Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.
Berikut daftar daerah yang sudah menjalankan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025:
1. Aceh
2. Bali
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Utara
5. Kepulauan Riau
6. Riau
7. Lampung
8. Banten
9. Jawa Barat
10. Jakarta
11. Jawa Tengah
12. Jawa Timur
13. Yogyakarta
14. Gorontalo
15. Sulawesi Barat
16. Sulawesi Selatan
17. Sulawesi Tenggara
18. Sulawesi Utara
19. Kalimantan Timur
20. Kalimantan Utara
21. Kalimantan Selatan
22. Maluku
23. Maluku Utara
24. NTT
25. Papua Barat
26. Papua Selatan
(ygs/isa)
