Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda meminta publik tidak tergesa-gesa menilai pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Ia menilai proses badan tersebut masih berada pada tahap awal dan perlu dipahami secara utuh.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 3 jam. Hasan mengatakan dari pertemuan itu, para Menlu dan Wamenlu banyak mendapat informasi mengenai Board of Peace.
"Kami yang diundang pada pertemuan dengan Bapak Presiden pada sore hari ini mulai jam 3 dan kurang lebih pertemuan selama tiga jam. Kami mendapat banyak informasi mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita. Utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya," kata Hasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penjelasan Prabowo memberi gambaran lebih menyeluruh mengenai latar belakang dan tujuan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menyebut Indonesia bergabung setelah melalui dua tahap konsultasi dengan negara-negara mayoritas Islam, termasuk pembahasan di sela Sidang Majelis Umum PBB dan konsultasi lanjutan dengan tujuh negara Islam lainnya.
"Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam," ujarnya.
"Mengapa ini dianggap penting, dan saya juga ikut menganggap penting, karena delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace," lanjut Hasan.
Terkait polemik kontribusi dana, Hasan mengatakan belum ada keputusan final mengenai waktu maupun besaran sumbangan. Namun ia menekankan kontribusi tersebut diarahkan sebagai bentuk bantuan nyata bagi rakyat Palestina di Gaza.
"Yang kedua adalah dalam kaitan dengan kontribusi kita, yaitu juga perdebatan publik yang cukup tajam kadang-kadang bahwa 'kok kita ikut menyumbangkan dana sebesar itu?'. Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina," ujarnya.
Hasan juga menanggapi kritik bahwa Board of Peace dibentuk di luar kerangka PBB. Menurut Hasan, dalam sejarah penyelesaian konflik internasional, banyak proses negosiasi berlangsung di luar forum resmi PBB dan tetap menghasilkan kesepakatan penting, termasuk dalam pengalaman Indonesia saat perundingan dengan Belanda dan proses pengembalian Irian Barat.
"Saya memberikan contoh bahwa dalam sejarah PBB sejak awalnya banyak upaya konflik resolusi yang dilakukan di luar kerangka PBB. Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda pada tahun '49 itu sesungguhnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMB dengan menekan Belanda, kalau-kalau tidak Belanda mau berunding maka bantuan ekonomi, khususnya Marshall Plan, akan dicabut," ujarnya.
"Juga kita mengalami pada masa kita berjuang untuk pengembalian Irian Barat. Tidak kurang adalah Amerika yang waktu Presiden Kennedy memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Ellsworth Bunker, berunding di Virginia menyepakati perjanjian yang kemudian disebut dengan Perjanjian New York. PBB mungkin belakangan berperan dalam mengelola administrasinya. Tapi dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya," lanjut Hasan.
Hal lain yang dijelaskan Prabowo, kata Hasan, bahwa Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kelanjutan keterlibatan di Board of Peace. Evaluasi akan ditentukan berdasarkan perkembangan dan kesesuaian dengan tujuan utama, yakni membantu rakyat Palestina.
"Yang lainnya adalah bahwa kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak tergantung pada bagaimana proses ini nanti perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina," ucapnya.
Hasan menambahkan, inisiatif pembentukan Board of Peace setidaknya telah berkontribusi pada jeda konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk terbukanya kembali jalur perbatasan Rafah. Menurutnya, kondisi itu patut diapresiasi sembari terus mengawal proses ke depan.
"Tapi sebelum itu juga kita patut terbuka untuk menghargai bahwa dengan inisiatif yang menuju pada Board of Peace ini, maka perang yang lebih dua tahun berkecamuk di Gaza yang mengakibatkan korban 71 ribu orang meninggal dunia, masih ada lagi, itu sementara ini bisa dihentikan sehingga bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir, pos di Rafah perbatasan antara Mesir dan Gaza sudah dibuka, dan setidaknya itu membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina di Gaza," ujarnya.
Hasan mengatakan pembentukan Board of Peace ini masih tahap awal. Ia meminta publik tak tergesa-gesa menilai jika tidak memiliki informasi yang utuh.
"Dan proses Board of Peace ini kan masih awal. Jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh. Nah tadi pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita," ucapnya.
(eva/isa)
