Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan krisis iklim adalah realitas yang sedang dihadapi dunia dan Indonesia saat ini. Ia menegaskan krisis iklim ini bukanlah hoax seperti wacana global yang tengah beredar.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci dalam rangkaian acara Diseminasi Penelitian dari CSIS bertajuk 'Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah'.
"Perubahan iklim bukan hoaks dan bukan pula masalah yang bisa kita tunda penanganannya. Kita berada di tengah pusaran climate crisis yang disruptif, sama disruptifnya dengan revolusi AI, fragmentasi geopolitik, atau pandemi COVID-19 yang mengubah tatanan kehidupan global," tegas Eddy dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menjelaskan suhu rata-rata global dalam dua tahun terakhir telah melampaui kenaikan 1,5°C dibanding era pra-industri. Di Indonesia, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah menjadi pengingat bahwa krisis iklim sudah berada di depan pintu.
"Bencana menjadi tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa. Di saat yang sama bencana juga memberikan tekanan terhadap APBN, stabilitas pangan hingga kebutuhan anggaran fiskal yang besar. Krisis iklim adalah ancaman terhadap ketahanan nasional kita," papar Eddy.
Pada kesempatan tersebut, Eddy menyoroti peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari sektor transportasi, pembangkitan listrik, industri, hingga rumah tangga. Menurutnya, kondisi ini telah memperburuk kualitas udara, bahkan menjadikan Jakarta beberapa kali sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia
"Deforestasi dan degradasi lahan akibat alih fungsi hutan juga memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam menyerap karbon," lanjutnya.
Terkait transisi energi, Eddy mengingatkan dunia saat ini belum sepenuhnya memasuki era transisi, melainkan masih berada pada fase energy addition. Fase ini adalah di mana energi terbarukan tumbuh, tetapi konsumsi energi fosil juga terus meningkat.
Ia pun mencontohkan Tiongkok yang secara simultan memperluas kapasitas pembangkit batubara sekaligus memimpin dunia dalam pembangunan energi surya dan angin.
"Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi energi global masih berlangsung secara tidak teratur atau disorderly energy transition," ungkapnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan tujuan utama transisi energi adalah menciptakan ketahanan energi nasional. Upaya ini sejalan dengan visi besar mewujudkan ketahanan nasional.
"Di tengah kelimpahan sumber energi, kita masih mengimpor minyak mentah dan LPG. Paradoks energi ini harus kita akhiri. Apalagi di tengah gejolak geopolitik, reliability of supply kini lebih penting daripada sekadar availability of supply," ucapnya.
Dalam konteks legislasi, Eddy menyampaikan DPR RI tengah membahas sejumlah regulasi penting, antara lain RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, revisi UU Migas dan penguatan UU Ketenagalistrikan. DPR RI juga mendorong pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Di akhir pidato, Eddy mengingatkan upaya penanganan krisis iklim tidak akan berhasil jika dijalankan dalam sistem yang over regulated, namun under coordinated.
"Kita membutuhkan orkestrasi kebijakan yang harmonis dengan policy clarity, policy consistency, dan policy coordination sebagai kunci untuk mencegah dampak krisis iklim," tutupnya.
Tonton juga video "MPR: RI Tak Tolerir Premanisme Berkedok Ormas"
(anl/ega)
