Jakarta -
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendukung percepatan transisi energi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menghadapi krisis energi global. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh media, ekonom, dan lainnya di Hambalang pada 17 Maret lalu.
"Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi," ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).
"Krisis energi yang ditimbulkan perang di Timur Tengah semakin menyadarkan kita bahwa ketahanan energi nasional rentan terhadap disrupsi global," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menjelaskan ketergantungan Indonesia pada sejumlah produk migas seperti minyak mentah, LPG, kerosene, dan produk lainnya menyebabkan Indonesia berada dalam posisi rapuh ketika pasokannya terganggu sebagaimana yang terjadi saat ini.
"Jika impor LPG tersendat misalnya, sektor rumah tangga, restoran, perhotelan, dan lainnya tidak dapat melakukan kegiatan memasak, mengingat 75% dari kebutuhan LPG nasional datang dari jalur impor. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi cara masak dari LPG ke kompor induksi (listrik) secepatnya," jelasnya.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga mendukung arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat pensiun dini pembangkit diesel karena biaya pengoperasiannya bisa 3-5 kali lebih mahal dibandingkan batu bara dan pembangkit ini menghasilkan emisi karbon yang cenderung 'toxic'.
"Memang ada beberapa jenis kegiatan yang mutlak membutuhkan minyak mentah dan gas sebagai bahan bakar, seperti pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api. Di samping itu ada industri pupuk, petrokimia, besi baja, farmasi yang membutuhkan migas sebagai bahan baku, sehingga kebutuhan migas kita ke depannya tetap akan signifikan," ungkapnya.
"Namun untuk sektor-sektor di mana kita bisa mengurangi pemanfaatan energi fosil, apalagi yang dipasok melalui impor, sudah sepatutnya kita lakukan transisi energi dengan cepat," sambungnya.
Terakhir, Waketum PAN ini juga mendorong agar legislasi yang mengatur transisi energi segera difinalisasi.
"Kesempatan ini juga menyadarkan kita akan pentingnya payung hukum yang mengatur transisi energi, yakni RUU Energi Baru Energi Terbarukan, termasuk revisi UU Ketenagalistrikan," tuturnya.
"Selain itu percepatan revisi UU Migas perlu diprioritaskan mengingat urgensi peningkatan lifting migas nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," tutupnya.
Tonton juga video "PAN Soal Prabowo Minta Menteri Rapatkan Barisan: Sangat Lazim"
(ega/ega)
