Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dudung mengatakan urusan presiden tidak semuanya bisa diselesaikan lewat virtual sehingga perlu bertemu langsung.
"Sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan zoom (virtual)," kata Dudung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dudung juga menyinggung situasi global saat ini yang tengah tidak stabil. Dia menjelaskan jabatan Presiden bukan hanya mengurusi urusan internal negaranya saja.
"Jadi saya punya keyakinan bahwa presiden harus dengan situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik," ucap dia.
"Beliau bagaimana menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, dari segi politik, ya dari segi pertahanan keamanan, dari segi ekonomi terutama, ya dari segi hukum," tambahnya.
Lebih lanjut, Dudung menyebut tidak elok jika membandingkan jumlah kunjungan luar negeri tiap Presiden Indonesia. Dudung menegaskan setiap kunjungan tugas presiden ke luar negeri ada tujuannya.
"Ada hal-hal yang lebih strategis kalau menurut saya yang bapak presiden harus berangkat," ungkapnya.
Sebelumnya, Dino menyampaikan pandangan mengenai perjalanan Prabowo ke luar negeri melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu (30/5). Dino menilai Prabowo sebagai kepala negara tersering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat sehingga banyak menelan biaya.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," kata Dino.
Dino menilai kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar, termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi, serta berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri, menurut Dino, bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Oleh sebab itu, Dino menyampaikan ada lima saran untuk Prabowo. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom call, atau telepon. Menurut pengalamannya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling lama dua jam. (ial/ygs)
