DPRD Jakarta Kebut Perda Sekolah Gratis, Siap Kolaborasi dengan Pramono-Rano

Jakarta -

DPRD Jakarta saat ini sedang mengebut peraturan daerah (Perda) pendidikan mengenai sekolah gratis. DPRD Jakarta berharap setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Perda ini bisa langsung dilaksanakan.

"Kita semua siap kolaborasi. Nah, untuk regulasi kita akan menyiapkan regulasi secepatnya untuk bisa running program quick win-nya Mas Pram (Pramono)," kata Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Khoirudin mengatakan dalam membuat Perda pihaknya memiliki tugas yakni regulasi, anggaran, dan pengawasan. Dia mengungkapkan salah satu regulasi yang saat ini menjadi fokus DPRD adalah Perda Pendidikan.

"Di antaranya Perda Pendidikan. Kita kan ingin pendidikan gratis, SD swasta, SMP swasta, SMA-SMK swasta. Sekarang belum bisa dilaksanakan sebelum perda pendidikannya selesai," ucapnya.

Khoirudin menyebut pihaknya segera menyelesaikan Perda ini. Menurutnya, Perda ini sebagai salah satu bentuk dukungan DPRD kepada Pramono-Rano.

"Sekarang sedang kita kebut, sedang kejar, bagiamana perdanya bisa selesai dengan kebutuhan untuk bisa dilaksanakan sekolah gratis. Itu bukti support DPRD kepada Mas Pram," ucapnya.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan progress program sekolah swasta gratis di Jakarta saat ini sedang dalam penyusunan aturan yang diperlukan. Pelaksanaan program itu juga direncanakan akan dilakukan secara terbatas dengan uji coba di beberapa sekolah terlebih dahulu tahun ini.

"Sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas dengan piloting (uji coba) di beberapa sekolah dulu di tahun ajaran 2025/2026," kata Sarjoko saat dihubungi, Sabtu (25/1).

Saat ini, Sarjoko mengaku pihaknya sedang menyusun aturan dan terus mendorong percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan pendidikan. Jika segala aspek termasuk ketersediaan anggaran memungkinkan, sekolah swasta gratis akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru pada Juli mendatang.

"Secara beriring mendorong percepatan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Jika dari segala aspek, termasuk anggaran, memungkinkan, sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas," ucapnya.

(bel/zap)