DPR Dukung Pelantikan Gabungan Kepala Daerah Nonsengketa-Hasil Dismissal MK

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rencana pelantikan kepala daerah non-sengketa digabung dengan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK). Dasco mendukung rencana tersebut.

"Ya, ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya juga tidak terlalu lama rentang waktunya, sehingga kemudian pemerintah kemudian mengajukan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan, dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya antara tanggal 18 sampai 20," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Dasco mengatakan DPR bersama pemerintah akan menggelar rapat bersama membahas jadwal pelantikan. Rencananya, kata dia, rapat tersebut akan digelar pekan depan.

"Nah, sehingga mungkin dalam minggu depan DPR akan menggelar rapat konsultasi antara DPR, pemerintah, Bawaslu, dan KPU," ujarnya.

Sebelumnya, Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah hasil dari putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik bersama kepala daerah nonsengketa. Dengan demikian, jumlah kepala daerah terpilih yang akan dilantik di jadwal terbaru bertambah.

"MK mengharapkan tidak usah menunggu sampai 13 Maret. Tapi setelah sidang dismissal ini, yang mungkin akan sebagian ditolak, itu digabung saja pelantikannya dengan yang nonsengketa Mahkamah Konstitusi," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).

Tito telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk pelantikan kepala daerah non sengketa dan hasil putusan dismissal antara 18, 19, 20 Februari. Tito mengatakan nantinya Prabowo akan memilih tanggal pelantikan dari yang telah diusulkan tersebut.

Diketahui, awalnya pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, putusan dismissal awalnya akan dibacakan 11-13 Februari dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025.

(amw/dnu)