Jakarta -
Pemerintah Indonesia melepas ekspor bumbu pasta dan makanan ready to eat (RTE) untuk kebutuhan logistik jemaah haji Indonesia. Langkah ini menjadi upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan produk nasional bagi jemaah haji Indonesia.
Untuk mendukung proses pengiriman, pemerintah mendorong sinergi PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia untuk memberikan dukungan logistik haji dengan biaya logistik yang efisien dan kompetitif.
Pada tahap awal, pengiriman perdana akan mengirimkan 100 ton bumbu pasta dan makanan RTE, yang dilakukan secara bertahap mulai 2-6 April 2026. Sementara untuk tahap berikutnya, sebanyak 130 ton sedang dijadwalkan dalam rentang waktu 17-29 April 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Momentum sinergi kementerian/lembaga dan BUMN dalam pengiriman logistik haji yang dimulai tahun 2026 ini baru step awal, ke depan akan lebih dioptimalkan untuk beberapa potensi kolaborasi lainnya seperti pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta pengiriman makanan untuk kebutuhan jemaah umrah sepanjang tahun yang tentunya akan berdampak langsung dalam menahan pelebaran defisit neraca jasa nasional dan pertumbuhan ekonomi," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Hal ini disampaikannya pada acara Pelepasan Ekspor Bumbu Pasta dan Makanan RTE: Sinergi BUMN dalam Mendukung Ekosistem Logistik Haji 2026 di Tangerang, pada Kamis (2/4).
Sebagaimana diketahui, penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga keseimbangan devisa nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan arus keluar devisa (cash outflow) sekaligus meningkatkan arus masuk devisa (cash inflow).
Adapun saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Dengan lebih dari dua ratus ribu jemaah haji per tahun dan sekitar dua juta jemaah umrah per tahun, Indonesia memiliki potensi ekosistem ekonomi tahunan yang besar, mencakup perhotelan, transportasi, logistik, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya.
Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia, defisit neraca jasa tahun 2025 mencapai USD 19,8 miliar, dengan jasa transportasi sebagai kontributor terbesar. Sebagian dari defisit jasa transportasi tersebut bersumber dari pengeluaran jemaah yang memanfaatkan berbagai layanan logistik dan konsumsi dari penyedia asing.
Semakin besar porsi layanan logistik, konsumsi, dan transportasi haji yang dapat dipenuhi oleh penyedia nasional, semakin besar pula potensi penghematan devisa yang dapat diraih. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada, Indonesia diharapkan mampu mengambil posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut sekaligus memastikan perputaran uang terjadi di dalam negeri.
Meski demikian, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan sinergi antara kementerian/lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan lain untuk membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi. Dengan kolaborasi ini, kualitas layanan bagi jemaah diharapkan semakin meningkat, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
Perkuat Ekosistem Haji, Maksimalkan Dampak Ekonomi
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi menyampaikan sudah saatnya Kementerian/Lembaga dan BUMN berkolaborasi mewujudkan ekosistem haji dan umrah terintegrasi. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jemaah, tetapi juga masyarakat Indonesia melalui multiplier effect dalam rantai nilai ekonomi yang terintegrasi.
Adapun penguatan ekosistem logistik haji melalui sinergi Kementerian/Lembaga, BUMN, dan stakeholder lainnya diharapkan dapat berlanjut tidak hanya mendukung pelaksanaan haji, namun juga pelaksanaan umrah. Dalam hal ini, layanan katering, transportasi, perdagangan, dan layanan pendukung lainnya, termasuk oleh-oleh haji dan umrah bagi jemaah Indonesia, dapat melibatkan penyedia layanan jasa Indonesia.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti pembahasan terkait penguatan ekosistem haji.
"Kami menindaklanjuti pertemuan antara Pak Menko dengan Pak Wamen Haji agar kita bisa sama-sama melakukan penguatan ekosistem haji untuk bisa lebih memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional, dan mulai saat ini ketika bicara haji dan umrah kita tidak hanya bicara aspek ritualnya saja," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut, yakni Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti, Sekretaris Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Cecep Khairul Anwar, Direktur Kemitraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Tri Hidayatno, Perwakilan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), serta Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Lihat juga Video: 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji, Ada Direktur Maktour
(prf/ega)
