Jakarta -
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membeberkan strategi Indonesia dalam memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Salah satunya, percepatan pengakuan hutan adat.
Hal itu diungkap Raja Juli saat menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (4/11). Raja Juli membeberkan Indonesia memiliki target 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025-2029.
"Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita," kata Raja Juli, dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Dalam forum itu, Raja Juli menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat.
Ia menjelaskan pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30-50 persen.
"Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan," ujarnya.
"Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal," tambahnya.
Selain itu, ia menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan. Menurutnya, Indonesia siap menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan sekaligus melestarikan alam.
"Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi-bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang," ujarnya.
Direktur Eksekutif United for Wildlife Tom Clements menyambut baik komitmen berani Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Ia menilai kebijakan ini bagian dari upaya mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama," ujarnya.
(eva/zap)
