Dasco Sebut Polemik LPG 3 Kg Muncul karena Aturan Dadakan-Tak Tersosialisasi

Jakarta -

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut munculnya penumpukan warga karena langkanya gas LPG 3 kg karena aturan pemangkasan yang mendadak. Menurutnya, aturan itu juga tidak tersosialisasikan dengan baik.

Hal itu diungkap Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dasco awalnya menjelaskan pemangkasan distribusi gas 3 kg itu dilakukan oleh internal Kementerian ESDM untuk menertibkan oknum yang menyalahgunakan harga.

"Jadi sebenernya setelah dicek dari internal, Kementerian ESDM itu untuk menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat," kata Dasco, Selasa (4/2/2025).

Dasco mengatakan penertiban itu justru memunculkan dampak di lapangan. Ia pun langsung berkoordinsi dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Prabowo, kata Dasco, langsung memberikan instruksi agar pengecer diizinkan kembali menjual LPG 3 kg.

"Kemudian dalam waktu yang bersamaan, penertiban itu menimbulkan dampak yang sama-sama kita tahu, sehingga dari hasil komunikasi semalam dan dievaluasi tadi pagi. Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya tetapi pengecer-pengecer supaya tetap berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya," ujarnya.

Dasco mengatakan munculnya polemik itu dikarenakan aturan yang mendadak. Ditambah sosialisasi yang minim.

"Kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG kan begitu," ujarnya.

Dasco tidak memahami apakah Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan Prabowo sebelumnya terkait pemangkasan distribusi itu. Namun menurutnya, kebijakan kementerian bisa saja berjalan secara mandiri dan presiden berhak turun tangan jika menimbulkan polemik.

"Saya belum tahu itu apakah kemudian hal-hal seperti itu mesti dikoordinasikan ke presiden ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian itu biasanya ka bisa berjalan sendiri, tapi kemudian apabila menimbulkan seperti ini ya presiden wajib turun tangan," ucapnya.

(eva/maa)