Jakarta -
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang mengaku salah dan meminta maaf ke masyarakat atas kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Nanik mengatakan 80% penyebab kasus keracunan ini karena Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak dipatuhi.
"Kami mengaku salah atas apa yang terjadi, insiden pangan ya, insiden keamanan pangan. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata karena kami menemukan tidak semua terduga beracun, tapi ada juga karena alergi. Kemudian ada hal-hal lain juga," kata Nanik S Deyang di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nanik berjanji pihaknya akan bertanggungjawab atas rentetan kasus keracunan MBG yang terjadi. Dia mengatakan BGN akan membiayai seluruh pengobatan korban yang keracunan.
"Tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, baik bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan, dan mengalami masalah kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi," ujarnya.
Dia mengatakan tidak akan lagi mentoleransi siapapun yang melanggar SOP terkait MBG tersebut. Dia berjanji kasus keracunan MBG tidak akan terjadi lagi.
"Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kasus keracunan siswa usai menyantap MBG terjadi di berbagai daerah. Di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, ada sebanyak 1.333 siswa yang diduga keracunan MBG. Di Ketapang, Kalimantan Barat, juga terjadi kasus keracunan MBG yang diduga dari lauk hiu goreng yang tinggi merkuri.
Di sisi lain, penyidik dari Bareskrim Polri telah menyambangi sejumlah dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Tujuannya, menurut Helfi, untuk memastikan kualitas bahan pokok yang digunakan untuk MBG.
"Bagaimana proses keamanan, menjaga keamanan makanan yang akan disajikan. Mulai dari hulu sampai hilir," ujarnya.
"Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi itu tentunya muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG itu sendiri," imbuhnya.
(mib/dek)
