Jakarta - Pemerintah Provinsi Banten mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Gubernur Banten Andra Soni berharap agar seluruh perangkat daerah tetap mempertahankan status itu dan menindaklanjuti temuan BPK.
Paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK digelar pada Senin (25/5/2026) di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang. Acara itu dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah, Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Firman Nurcahyadi.
Pada paripurna itu, Gubernur Banten menandatangani berita acara dan menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan dari Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi.
Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan capaian opini WTP yang diraih Pemprov Banten selama 10 kali berturut-turut merupakan keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP. Namun, ada beberapa catatan seperti soal paket pekerjaan jalan desa dan belanja persediaan.
"Terkait hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapat beberapa hal yang perlu perhatian lebih lanjut seperti pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa dan belanja persediaan, pelaksanaan pembangunan gedung yang belum sesuai ketentuan, pekerjaan jalan dan jaringan irigasi, penataan persediaan di beberapa RSUD, pemanfaatan aset tanah, serta pencatatan aset tetap dan aset tak berwujud," kata Bobby.
Atas temuan-temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten untuk memerintahkan para kepala OPD terkait melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan belanja barang, gedung, bangunan, dan jalan, irigasi, serta jaringan (JIJ) secara memadai. BPK juga meminta adanya pengendalian dan pengawasan yang memadai terhadap penyimpanan dan pencatatan barang persediaan, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
"Kami juga mengapresiasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Pemprov Banten yang sudah melampaui target nasional sebesar 75 persen. Berdasarkan catatan kami, posisi tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi per 31 Desember 2025 mencapai 1.595 dari 1.962 rekomendasi atau sebesar 81,34 persen," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Andra Soni mengajak seluruh jajarannya untuk terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Apalagi, tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan akan semakin kompleks.
"BPK adalah mitra strategis dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, tentu masih banyak ruang perbaikan yang harus kami wujudkan bersama. Dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan semangat melayani, kami optimistis dapat terus menjaga dan meningkatkan capaian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat," kata Andra.
Menurut Andra, pencapaian opini WTP ini merupakan bentuk pengakuan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh BPK akan menjadi perhatian serius bagi Pemprov Banten untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
"Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi, dan rekomendasi perbaikan selama proses pemeriksaan. Kemudian, kami sampaikan juga permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama proses pemeriksaan, mulai dari entry meeting, exit meeting, sampai dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan," imbuhnya. (aik/whn)
