Jakarta -
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, hari ini. Rapat ini membahas pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sekaligus menyoroti kebutuhan penebalan stimulus guna menjaga daya beli masyarakat.
Banggar menilai kondisi perekonomian saat ini membutuhkan perhatian serius. Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi 0,08% pada Agustus 2025 secara bulanan (mtm) yang menunjukkan tekanan daya beli masyarakat.
"Andil deflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andi deflasinya sebesar 0,08%. (Sedangkan) komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar adalah tomat, 0,10% dan cabai rawit 0,07%," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, hasil survei konsumen Bank Indonesia pun menunjukkan pelemahan yang ditandai oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi dari 106,6 menjadi 105,1, Indeks Keyakinan Konsumen melemah dari 118,1 menjadi 117,2, dan Indeks Ekspektasi Konsumen juga turun dari 129,6 menjadi 129,2 pada Agustus 2025.
"Secara bulanan, Data BI menunjukkan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) diindikasikan mengalami kontraksi 4,1% (mtm) pada Juli 2025, lebih dalam dibandingkan dengan Juni 2025 sebesar 0,2% (mtm). Indeks penjualan riil pada Agustus 2025 diperkirakan masih kontraksi sebesar 0,3% (mtm), meskipun hal ini merupakan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya di angka 4,1% (mtm)," lanjutnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Said mengatakan Banggar DPR bersama pemerintah sepakat bahwa APBN harus berperan sebagai shock absorber (peredam guncangan) dengan mengalokasikan Rp 16,23 triliun pada 2025 sebagai stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat.
Selain itu, Said juga turut mengapresiasi persetujuan Menteri Keuangan atas penambahan bantuan berupa minyak goreng bagi 20 juta untuk keluarga miskin dan rentan atas rekomendasi ketua DPR.
"Kami mengapresiasi respons cepat Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulus tersebut," ujar Said.
(prf/ega)
