Bamsoet Dorong Modernisasi Regulasi Kepemilikan Senjata Api Beladiri

Jakarta -

Ketua Umum Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri (PP-PERIKSHA) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan pendekatan multidimensional dalam memahami isu senjata api, regulasi, dan penggunaannya sangat penting. Hal itu untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan masyarakat.

Melalui penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, dan pengawasan yang transparan, diharapkan penggunaan senjata api dapat lebih terkendali. Keseluruhan langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan dan kepastian hukum, serta menjamin lingkungan yang lebih berkeadilan.

Pimpinan Pusat PERIKHSA mencatat bahwa Indonesia termasuk memiliki tingkat kepemilikan senjata api terendah di Asia Tenggara. Menurut data, dari setiap 100 penduduk, hanya terdapat 0,3 senjata api yang dimiliki oleh warga sipil.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan hal tersebut menunjukkan kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil Indonesia sangat terbatas.

Hal itu diungkapkan olehnya saat menjadi narasumber Webinar 'Senjata, Regulasi dan Celah Penyalahgunaannya yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (LPPSP-FISIP UI) di Jakarta, Jumat (31/1/25).

"Isu senjata api adalah topik kompleks yang berkaitan erat dengan kebebasan individu, keselamatan publik, dan regulasi hukum. Pendekatan multidimensional sangat penting untuk memahami dinamika ini, yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kebebasan kepemilikan senjata api seringkali berhadapan dengan kebutuhan akan keamanan masyarakat, dan hal ini menuntut munculnya regulasi yang seimbang dan efektif," kata Bamsoet dalam keterangan, Sabtu (1/2/2025).

Dia mengatakan secara filosofis kepemilikan dan penggunaan senjata api tidak lepas dari konsep kebebasan, keamanan, dan tanggung jawab. Beberapa pandangan mendukung kepemilikan senjata api sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak untuk mempertahankan diri.

Namun, terdapat pandangan lain yang menekankan potensi bahaya senjata api terhadap kehidupan dan keamanan bersama, sehingga mendukung pembatasan ketat.

Dari sudut pandang sosiologi, senjata api memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan hubungan antar individu. Di dalam masyarakat yang rawan akan konflik, senjata api sering dianggap sebagai alat perlindungan diri yang tidak terelakan. Namun, keberadaan senjata api juga dapat meningkatkan eskalasi konflik dan menimbulkan ketidakamanan kolektif.

"Fenomena sosial seperti kejahatan bersenjata, kekerasan domestik, dan terorisme menunjukkan perlunya regulasi yang efektif. Studi menunjukkan bahwa keberadaan senjata api di rumah, meskipun dimaksudkan untuk perlindungan, sering kali menimbulkan risiko terhadap kecelakaan atau kekerasan dalam keluarga," ujar Bamsoet.

Dia menegaskan meskipun tingkat kepemilikan senjata api di Indonesia relatif rendah kasus penyalahgunaan dan peredaran senjata api ilegal tetap menjadi perhatian serius. Karenanya, penting untuk menetapkan regulasi yang lebih ketat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hal ini meliputi pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa yang berhak memiliki senjata api, jenis senjata api apa yang diperbolehkan, serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran.

"Masyarakat juga harus diberikan edukasi yang memadai mengenai bahaya dan tanggungjawab kepemilikan senjata api. Program-program edukasi tentang cara menjaga dan menggunakan senjata api secara aman harus diperkenalkan. Termasuk pemahaman tentang risiko penggunaan senjata api dalam konteks sosial," ungkap Bamsoet.

Bamsoet menambahkan pengembangan mekanisme pengawasan yang transparan juga sangat penting untuk memastikan bahwa senjata api tidak disalahgunakan. Hal ini termasuk akses umum ke data kepemilikan senjata, pelaporan insiden yang dapat dilakukan masyarakat, dan pengawasan independen terhadap aparat keamanan.

"Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penggunaan senjata api dapat lebih terkendali dan memberikan manfaat bagi keamanan dan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," tutup Bamsoet.

(anl/ega)