BAM DPR Terima Perwakilan Aliansi Honorer yang Demo Bawa 5 Tuntutan

Jakarta -

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menerima perwakilan aliansi honorer R2 dan R3 yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aliansi tenaga honorer ini menyampaikan 5 aspirasi dan keluhan kepada DPR RI terkait hak menjadi PPPK penuh waktu.

Rapat dengan BAM DPR terlaksana di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Terlihat Ketua BAM DPR Netty Prasetiyani hingga Wakil Ketua BAM Cellica Nurrachadiana menerima Aliansi Honorer R2 dan R3.

"Tuntutan dari teman-teman honorer Indonesia yang kami rangkum hanya lima. Saya dari Madura, Pak, tapi sekarang saya Indonesia, Pak, saya mewakili seluruh Indonesia. Izinkan saya menyampaikan, Ibu, ada 5 poin tuntutan kami, yaitu yang pertama menuntut hak para R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu," kata Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika, dalam rapat.

Aliansi honorer juga ingin ada kepastian dari pemerintah terkait pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi penuh waktu. Selain itu, meminta pemerintah mempertimbangkan peraturan presiden untuk pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.

"Yang kedua, meminta kepastian kapan terealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu," ujar Faisol.

"Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer data base R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu," tambahnya.

Tuntutan keempat adalah meminta pemerintah menyetop sementara tes CPNS atau jalur PPPK jika janji yang sebelumnya belum dipenuhi. Tenaga honorer juga meminta adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeksekusi anggaran belanja pegawai.

"Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu. Pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka PPPK karena kami ini masih dalam janji-janji saja begitu," ujar Faisol.

"Yang terakhir menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat, karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai. Dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini," imbuhnya.

(dwr/rfs)