Jakarta -
Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyampaikan dukungannya terhadap SE Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengatur penghentian distribusi makan bergizi gratis (MBG) saat periode libur sekolah. Menurutnya, hal itu langkah tepat untuk memperkuat evaluasi tata kelola program MBG dan meningkatkan efisiensi anggaran.
Menurut AMMSI, penyesuaian operasional selama periode hari libur akan membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
Selain memberikan kepastian mekanisme operasional bagi SPPG, kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara. AMMSI pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto, dilansir Antara, Sabtu (20/6/2026).
Rizky menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan MBG. Karena itu, AMMSI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) bersama aparat pengawas internal pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi serta penertiban terhadap dapur-dapur yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.
Rizky menilai langkah tersebut penting agar pelaksanaan program tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara. AMMSI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas.
"Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," katanya.
(eva/jbr)
