Bandung -
Aktivis demokrasi Neni Nur Hayati melayangkan somasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dugaan doxing. Lebih sepakan berlalu, dia mengaku belum mendapat penjelasan.
Dugaan doxing itu dilakukan oleh akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat itu. Meski unggahan yang memuat wajah Neni telah dihapus dan diganti dengan versi tanpa foto, tak ada penjelasan publik, apalagi permintaan maaf dari pihak pemerintah. Situasi ini justru memicu gelombang serangan digital lanjutan yang kian membahayakan.
"Kemarin kami sudah rapat juga dengan kuasa hukum dan menentukan langkah selanjutnya. Sebab, serangan digital itu masih berlangsung hingga sekarang, bahkan di YouTube banyak informasi dan doxing dengan ancaman pembunuhan dan diarak," ujar Neni saat dimintai konfirmasi, dilansir detikJabar, Kamis (31/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dugaan doxing ini bermula dari unggahan video di akun resmi Diskominfo Jabar yang menampilkan foto wajah Neni. Unggahan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memantik komentar-komentar kebencian.
Merasa dirugikan, pada 21 Juli 2025, Neni melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam somasi itu, ia menuntut klarifikasi resmi dan permintaan maaf terbuka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga etika komunikasi digital.
Namun hingga kini respons konkret dari Pemprov Jabar belum muncul ke permukaan meski unggahan yang menampilkan wajah Neni telah dihapus oleh akun Diskominfo Jabar.
"Sebetulnya kan foto saya dari Diskominfo sudah di-takedown dan sudah mengunggah ulang videonya tanpa ada foto saya, hanya tidak ada sama sekali penjelasan dan klarifikasi," tegas Neni.
Alih-alih mereda, Neni menyebut teror digital masih terus terjadi setiap hari. Ia kini tengah mengumpulkan semua bentuk doxing dan ancaman yang tersebar di berbagai platform media sosial yang ditujukan terhadapnya.
"Saya sedang mengumpulkan semua data-data di media sosial yang sudah sangat jauh dari semangat membangun demokrasi," ujarnya.
"Setiap hari pun saya masih mendapatkan teror seperti ini akibat dari unggahan akun resmi Pemprov Jabar, di mana memicu serangan doxing berkepanjangan dan sangat merugikan," sambungnya.
Ia pun mendesak Pemprov Jabar untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini dengan bijak. "Selanjutnya ya seperti dalam somasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik," tuturnya.
Respons Sekda Jabar
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menanggapi santai somasi yang dilayangkan Neni Nur Hayati. Dia memastikan tidak ada niat untuk menyudutkan pihak manapun.
"Ya, enggak ada masalah. Yang somasi kami sedang dalami. Tentu kami akan kaji nanti seperti apa. Kan ini teman-teman Diskominfo ya, saya masih cek ricek dulu," ujar Herman saat ditemui di Kantor Bappeda Jabar, Selasa (22/7/2025).
Herman mengakui bahwa tidak semua langkah pemerintah bisa berjalan sempurna. Namun, ia menegaskan, jika ditemukan kekeliruan, pihaknya siap melakukan evaluasi dan perbaikan.
"Yang jelas ya pemerintah ini kan tidak harus selalu sempurna. Mungkin ada kurang, ada keterbatasan. Tapi tentu kami harus dalami dulu. Ya, kalau ada yang kurang tepat kami perbaiki," katanya.
Baca selengkapnya di sini dan di sini.
(idh/imk)
