Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan politikus PAN Surya Utama atau Uya Kuya aktif kembali sebagai anggota DPR. Uya Kuya mengatakan keputusan MKD profesional sesuai dengan bukti-bukti.
"Menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan," kata Uya Kuya seusai sidang putusan MKD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Uya Kuya menyebut akan belajar dari peristiwa Agustus lalu yang berujung kericuhan dan penjarahan rumahnya. Uya Kuya menghargai keputusan akhir MKD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan seperti yang tadi dilihat. Ya pasti kita semua manusia harus belajar lah," sambungnya.
Uya Kuya sebelumnya diadukan ke MKD DPR lantaran aksi joget di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD dianggap menyalahi kode etik. Video Uya Kuya berjoget disunting dari media sosial, lalu dinarasikan kembali seolah menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
"Bahwa menurut para pengadu dugaan pelanggaran kode etik terhadap teradu III (Surya Utama) dan IV (Eko Hendro Purnomo) atas tindakan melakukan joget pada saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang kemudian disunting ulang oleh pihak yang tidak bertangung jawab dengan narasi bahwa joget yang dilakukan oleh teradu III dan IV dianggap menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan DPR," ungkap Wakil Ketua MKD DPR TB Hasanuddin dalam sidang putusan MKD.
Kendati demikian, laporan itu disebut MKD sudah dicabut oleh pengadu. Pengadu dikatakan telah mendapat klarifikasi dan kesalahpahaman dari narasi di media sosial.
"Bahwa para pengadu telah mencabut pengaduannya, mengingat telah adanya klarifikasi dari para teradu dan kesalahan menelaah informasi yang beredar di media," ucap TB Hasanuddin.
MKD DPR menggelar sidang perdana terhadap 5 anggota DPR nonaktif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11). Kelimanya diduga melakukan pelanggaran etik karena berjoget saat Sidang Tahunan DPR hingga komentar menyinggung keadilan publik sebagai anggota DPR, hingga berujung demo ricuh pada Agustus 2025.
(dwr/rfs)
