Ahmad Luthfi Teken MoU dengan BPS, Jateng Jadi Pilot Project Integrasi Data

Jakarta -

Pemprov Jawa Tengah (Jateng) menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama yakni terkait integrasi satu data se-Indonesia.

Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, (4/7/2025). Jateng merupakan salah satu provinsi yang menjadi pilot project terkait integrasi data ini.

Fokus kerja samanya tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.

Ahmad Luthfi menjelaskan, data merupakan elemen penting untuk menentukan arah kebijakan publik. Dalam data itu terdapat dokumentasi tentang perkembangan wilayah dari berbagai sektor dan menurutnya data yang akurat dan aktual menjadi titik tolak untuk merencanakan pembangunan daerah.

"Ini penting dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kolaborasi dengan BPS pusat yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh kabupaten/kota," kata Luthfi.

Kerja sama ini meliputi pengumpulan dan validasi data terkait tiga variabel penting. Di antaranya data investasi, data industri, dan data pertanian. Ketiga variabel itu yang nanti bisa mengangkat potensi wilayah Jawa Tengah.

"Data-data ini perlu dan penting. Karena untuk membuat suatu kebijakan publik yang diambil oleh seorang user, baik itu dari provinsi maupun para bupati/walikota," kata Luthfi.

Maka dari itu, katanya, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. BPS juga menjamin kerahasiaan data internal yang dijadikan bahan kajian.

"Ini selaras dengan kebijakan Mendagri bahwa nanti, tidak hanya inflasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi termasuk data perkembangan ekonomi wilayah di seluruh provinsi Indonesia akan dikembangkan dan yang pertama adalah di Jawa Tengah," kata Luthfi.

Dalam kesempatan yang sama, Amalia mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan yang pertama antara BPS RI dengan Pemprov Jateng. Ia mengapresiasi sambutan hangat Ahmaf Luthfi dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik supaya lebih tepat dan akurat.

"Data statistik ini bisa dijadikan basis bagi Gubernur dan jajarannya untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus resepnya akan tepat. Jika diagnosanya bagus pasti obatnya tidak akan keliru," katanya.

Kolaborasi antara BPS RI dengan Pemprov Jateng ini diharapkan dapat mengumpulkan data lebih baik dan komprehensif sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan keakuratan dalam menyusun data statistik.

Saat ini, katanya, ada 7-8 provinsi yang menjadi pilot project, salah satunya adalah Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Amalia menjelaskan, Jawa Tengah penting buat perekonomian Indonesia. Sekitar 9% dari PDB nasional itu disumbang oleh Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun sepertiga dari ekonominya ternyata ditopang oleh sektor industri manufaktur, sekitar 14% dari ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh pertanian.

"Jadi langkah pertama targetkan dulu ketiga pencatatan data yang lebih baik yaitu untuk data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian," jelasnya.

Menurutnya, [encatatan ini menjadi penting, apalagi pada tahun 2026 nanti BPS akan mengadakan sensus ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sensus itu bukan hanya sampel data melainkan keseluruhan denyut dan aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Tengah.

"Sensus ekonomi 2026 itu nantinya juga akan dipayungi oleh MoU ini," kata Amalia.

(azh/ygs)