Ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Marudut Sitompul memuji langkah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri yang melakukan rapid test food safety dalam penyajian menu program MBG. Menurutnya, penerapan rapid test dan hazard analysis of critical counter points (HACCP) atau analisis bahaya di dapur MBG merupakan terobosan luar biasa.
"Oleh karena itu, ada pendekatan manajemen sistem keamanan pangan, food safety management system, yaitu hazard analysis of critical counter points (HACCP) atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu perlu diimplementasikan," kata Marudut Sitompul dalam diskusi MBG di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marudut menjelaskan cara penerapannya dengan organoleptik atau menilai dan menguji suatu bahan menggunakan pancaindra, misal penciuman, penglihatan, dan peraba. Deteksi dini ini dapat meminimalisasi bahan terbuang.
"Kita lihat di SNI, mutu suatu produk itu dilihat dari organoleptik atau subjektif. Berarti kalau diimplementasikan, hazard plan-nya sudah ada, dan yang sudah diimplementasikan ini karena terus-menerus dilakukan, maka harus diaudit dan juga harus dikawal bahwa hazard yang dilakukan itu on the track," jelasnya.
Menurutnya, hal ini bisa dilakukan tak hanya oleh ahli gizi, tapi bisa juga dilakukan petugas SPPG di lapangan. Sehingga saat deteksi ini dilakukan, bahan makanan yang bermasalah dapat segera diganti sebelum diolah.
Diskusi Persatuan Ahli Gizi Indonesia soal Makan Bergizi Gratis (Taufiq Syarifuddin/detikcom)
"Kalau ini jelek, diganti bahan bakunya dengan yang lain. Jadi cepat, tidak akan nanti kelompok sasaran itu tidak akan mungkin tidak dapat makanan," imbuhnya.
Tahap berikutnya adalah analisis risiko di penerima manfaat. Petugas di lapangan mencatat bahan baku yang cocok untuk disajikan.
Menurutnya, bahan baku yang diberikan untuk pelajar SMA dengan PAUD atau TK akan berbeda. "Sehingga tidak mungkin nanti akan ada PAUD misalnya akan diberi makanan yang keras atau yang seperti apa yang mungkin tidak cocok untuk dia," ucap dia.
Dia menegaskan kombinasi antara rapid test dengan analisis bahaya dapat menyempurnakan penyajian MBG. Menurutnya, ini akan jadi hal yang baik untuk melanjutkan program tersebut.
"Itu yang saya katakan, hazard itu kalau diterapkan dengan on the track, maka dengan rapid test dan kombinasi dengan ini, itu suatu terobosan yang luar biasa bisa dilakukan," imbuhnya.
Pada Rabu, 1 Oktober 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal menyediakan alat rapid test untuk mencegah kasus keracunan. Dadan menyebut langkah ini diambil menyusul tak adanya kasus SPPG yang dinaungi Polri.
"Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan," kata Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Dadan mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden, dapur SPPG nantinya akan dilengkapi rapid test. "Instruksi Presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu," ujarnya.
Kemudian, dapur MBG juga wajib punya sejumlah sertifikat. Selain Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), setiap dapur MBG juga wajib punya sertifikat HACCP dan sertifikat halal.
"Kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati BGN akan mewajibkan sertifikasi layak higiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada proses HACCP untuk prosesnya, terutama berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya," jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Dia menyebutkan proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
(isa/dhn)
