Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai agenda demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di Jakarta mengenai pemberantasan korupsi sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Haris menduga ada kekuatan senyap yang mendaur ulang aksi Agustus 2025 jelang aksi terkini.
"Sebetulnya aksi massa tanggal 27 Agustus 2026 yang menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor masih sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo," kata Haris kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Haris, Prabowo telah bertindak sangat mendasar melampaui tuntutan gerakan massa, mencegah kebocoran kekayaan negara hingga menyita aset korupsi oligarki tambang, hutan, dan lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri," jelas Haris.
Melalui pimpinan yang baru, Haris menilai tata kelola MBG yang dikritik oleh sejumlah pihak pada saat ini secara bertahap sedang mengalami perbaikan sangat signifikan.
Namun, Haris menilai pilihan aksi tanggal 27 Agustus 2026 itu terasa sangat provokatif. Menurut Haris, ada kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang aksi Agustus 2025 yang meninggalkan duka atas tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan, serta kerusuhan dan penjarahan rumah sejumlah pejabat.
"Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial menumpangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo," tegas Haris, yang pernah menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.
Haris menduga momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan sengaja ditumpangi untuk tujuan memprovokasi kemarahan driver ojol dan rakyat luas untuk melakukan pembangkangan sosial.
"Namun, kami yakin kawan-kawan komunitas driver ojol tidak akan terprovokasi. Karena baik DPR RI maupun pemerintahan Prabowo telah mengakomodir tuntutan kawan-kawan driver ojol. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver ojol," lanjut Haris.
Dalam kesempatan ini, Haris mengingatkan terkait teknik 'information laundering', yaitu pencucian dan daur ulang disinformasi yang dipakai untuk menebar hasutan dan provokasi kepada masyarakat. Haris menduga kekuatan senyap tersebut sedang bekerja menggunakan teknik tersebut untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa 27 Agustus 2026.
Menurut Haris, teknik 'information laundering' adalah proses ketika disinformasi atau berita palsu yang diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial dicuci sehingga tampak kredibel, dengan cara disebarkan melalui saluran media arus utama atau media mainstream.
"Disinformasi dan berita palsu adalah konten itu sendiri, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran," jelas Haris yang merupakan aktivis 98 UGM Yogyakarta.
Menurut Haris, tanpa teknik information laundering, disinformasi dan hoaks bergerak terbatas pada ruang-ruang marginal di akun-akun media sosial.
"Jika kita cermati, laundering informasi atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis, tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah," ujar Haris.
"Gerakan seperti ini sebetulnya bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi yang sedang dilancarkan dalam beberapa bulan terakhir", sambung Haris.
Namun, menurut Haris, kampanye destabilisasi yang dilancarkan tersebut ibarat pungguk merindukan bulan. Karena, obsesi sejumlah pakar ekonomi yang memproyeksikan rupiah akan runtuh hingga Rp 25.000 terhadap USD, justru terbalik rupiah dan IHSG perlahan mengalami penguatan.
Selain itu, menurut Haris, pidato Prabowo pada tanggal 14 Agustus 2026 di hadapan MPR/DPR/DPD telah memaparkan data pencapaian program selama dua tahun memerintah. Namun, Haris tidak memungkiri, fakta bahwa masih banyak masalah rakyat yang belum teratasi.
"Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakannya dari penyalahgunaan," tutup Haris.
Lihat juga Video: Wilsen Willim, Bereksperimen Melalui Kain Tenun Daur Ulang
(rfs/imk)
