Jakarta -
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.
Upaya itu antara lain dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Jumat (27/3).
Penyerahan huntap dilakukan saat masa transisi dari fase tanggap darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijadwalkan mulai 1 April 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Huntap tersebut diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Pembangunan huntap di lokasi itu menjadi salah satu contoh skema komunal dengan dukungan pihak nonpemerintah, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi.
Secara keseluruhan, Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun 2.603 unit huntap di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ungkap Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).
Tito menjelaskan pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yakni in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, warga dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang layak dan aman dengan dukungan dana Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dicairkan dalam dua tahap.
Selain membangun sendiri, warga juga bisa menyerahkan proses pembangunan huntap kepada BNPB.
Sementara itu, pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam satu kawasan di atas lahan yang disediakan pemerintah daerah. Proses pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian PKP atau melalui gotong royong bersama kementerian, lembaga lain, hingga pihak nonpemerintah.
Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi kinerja Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang dinilai cepat menghimpun dan melaporkan data rumah rusak akibat bencana, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat, beserta nama dan alamat warga terdampak.
Menurut Tito, kelengkapan data tersebut mempercepat penyaluran bantuan, termasuk penyediaan huntap. Selain itu, warga terdampak juga telah menerima sejumlah bantuan lain seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat tetapi tidak tinggal di hunian sementara (huntara), Bantuan Isian Hunian (BIH), hingga Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).
"Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan," ujarnya.
Ia berharap kecepatan pelaporan data itu bisa diikuti daerah terdampak bencana lainnya. Menurut dia, semakin cepat data diterima, semakin cepat pula Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan verifikasi lapangan.
"Makin cepat, maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa bergerak. Bang Ara Menteri PKP [bisa] segera akan bergerak juga," jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait juga memuji Bupati Tapsel dalam menentukan lokasi pembangunan huntap. Ia menilai lokasi tersebut mendukung keberlangsungan hidup warga karena dekat dengan pasar, sekolah, dan rumah sakit.
"Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali. Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat," tandasnya.
Simak juga Video 'MenPKP-Mendagri Bertemu: Bahas Program Perumahan 2026':
(prf/ega)
