Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap Presiden Prabowo Subianto tak akan membentuk tim investigasi independen terkait kericuhan. Tim tersebut sebelumnya diusulkan Gerakan Nurani Bangsa beberapa waktu lalu.
"Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril mengungkap respons Prabowo sejak awal memang tidak menegaskan akan membentuk tim investigasi independen terkait demo ricuh. Prabowo, saat itu kata Yusril, akan mempertimbangkan lebih dulu.
"Seperti yang diketahui bahwa Pak Lukman pada waktu itu mengusulkan kepada beliau lewat Gerakan Nurani Bangsa, supaya membentuk TPGF. Waktu itu beliau mengatakan itu adalah usul yang bagus, masuk akal, dan perlu dipertimbangkan. Tapi tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau (Presiden) bahwa pemerintah tidak perlu membentuk TGPF itu," ujarnya.
Yusril mengatakan Prabowo menyerahkan sepenuhnya investigasi kepada Tim Independen Lembaga Nasional HAM (LN HAM) yang dibentuk Komnas HAM dan lima lembaga lain. Pemerintah menghormati pembentukan tim tersebut.
"Dan oleh karena enam lembaga negara HAM yang dipimpin Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-yudisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silakan Komnas HAM dan enam lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi itu," ujarnya.
"Jadi persoalan ini sudah jelas sekiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, Presiden mengatakan tidak perlu dibentuk," lanjut Yusril.
Sebelumnya, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Istana Negara, salah satunya pembentukan tim independen untuk mengusut kasus kericuhan di sejumlah titik. Prabowo disebut menyetujui usulan itu.
Hal ini disampaikan salah satu tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, seusai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Lukman mengatakan detail terkait pembentukan tim tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
"Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," ujarnya.
(eva/azh)
