loading...
Wamenkeu Thomas Djiwandono menegaskan, bahwa pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, di BUMN. Foto/Dok
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan, bahwa pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Danantara di sini tidak gadai saham pemerintah," tegas Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).
Wamenkeu Tommy menjelaskan, bahwa saham pemerintah dalam BUMN hanya berfungsi sebagai underlying asset yang menghasilkan dividen. Dividen tersebut kemudian dikumpulkan dalam Danantara dan dioptimalkan dalam bentuk investasi.
"Perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham sektor pemerintah. Saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen. Dividen itu dipakai dalam Danantara untuk berinvestasi," jelasnya.
Danantara merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan mengelola dividen dari BUMN dan menginvestasikannya untuk meningkatkan nilai aset negara.
Thomas menekankan, bahwa ekuitas pemerintah, termasuk saham BUMN , tidak akan digadaikan dalam proses ini. Polanya adalah dividen dari BUMN akan dikumpulkan (di-pool) di Danantara dan dijadikan modal investasi.
"Di situlah pool investasi dividen tersebut akan di-leverage, bukan saham pemerintah yang digadaikan," ujar Wamenkeu.
Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan Rp1.000 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), yang terdiri dari saham milik negara di BUMN dan sejumlah dana tunai.
Pembentukan Danantara telah menimbulkan kekhawatiran di publik, terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Beberapa pihak memperkirakan bahwa Danantara bisa berujung pada penggadaian aset negara, sehingga berisiko bagi kepemilikan pemerintah atas BUMN strategis.
