Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyoroti apa yang ia sebut sebagai 'energi paradoks' Indonesia, yakni kondisi ketika Indonesia memiliki sumber daya energi fosil dan energi terbarukan yang sangat besar, tetapi masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energinya.
"Kita mulainya dari rumah kita, dari home ground kita, yaitu Indonesia. Permasalahan terbesar di sektor energi kita hari ini adalah energi paradoks yang kita miliki," ujar Eddy, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
Sebagai informasi, Eddy hadir sebagai narasumber dalam rangkaian acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room, The Kasablanka, Jakarta, Sabtu (29/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, Eddy menjelaskan Indonesia memiliki cadangan minyak, gas, dan batu bara yang sangat besar. Ia menyebut produksi batu bara nasional bahkan mampu memenuhi kebutuhan hingga 200 tahun.
Selain energi fosil, potensi energi terbarukan Indonesia juga sangat melimpah, mulai dari tenaga surya sebesar 3.300 gigawatt hingga potensi angin, air, arus laut, dan panas bumi. Namun, di tengah besarnya potensi tersebut, Indonesia masih harus mengimpor energi dalam jumlah besar.
"Hari ini kita impor 1 juta barel minyak mentah per hari. Dengan harga sekitar 70 dollar AS per barel, berarti 70 juta dollar per hari kita keluarkan untuk impor BBM," ujarnya.
Selain minyak mentah, Indonesia juga masih mengimpor LPG, minyak tanah, hingga solar. Eddy menyebut kondisi tersebut sebagai salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Eddy menegaskan untuk mengatasi paradoks energi tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus menekan beban devisa negara.
"Dengan mengoptimalkan energi terbarukan, kita bisa mengurangi impor, menghemat devisa, dan menghasilkan energi yang bersih dan hijau," katanya.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dalam berbagai forum. Komitmen tersebut kemudian diturunkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Meski demikian, Eddy mengingatkan proses transisi energi menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya capacity factor pembangkit tenaga surya yang berada di kisaran 25-30 persen karena tidak beroperasi pada malam hari atau ketika sinar matahari tertutup awan. Ia juga menilai penggunaan baterai skala besar masih sangat mahal jika dipasangkan dengan PLTS.
Eddy menambahkan percepatan transisi energi menjadi semakin mendesak untuk menekan emisi karbon, terutama dari pembangkit berbahan bakar batu bara dan diesel yang hingga kini masih menyumbang sekitar 60 persen kapasitas pembangkitan nasional.
Hadir bersama Eddy Soeparno dalam acara tersebut antara lain Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Yusra Khan, FCPI Climate Fellow Adhityani Putri, serta Chief Experiment Officer Think Policy Andhyta Firselly Utami.
(prf/ega)
