Waka MPR Kembali Perjuangkan Program MBG Bagi Siswa Madrasah-Pesantren

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kembali memperjuangkan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di satuan pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren. Usulan itu kembali ia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Agama di Komisi VIII DPR RI.

HNW sapaan akrabnya itu meminta Kementerian Agama aktif memantau progres penyaluran MBG bagi siswa di sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemenag seperti madrasah dan pesantren.

"Aspirasi masyarakat madrasah dan pesantren yang saya terima langsung saat reses bulan Januari agar mereka mendapatkan keadilan dengan dilibatkan sebagai pihak yang berhak menerima program MBG, sudah saya sampaikan langsung kepada Menteri Agama. Alhamdulillah disepakati menjadi kesimpulan rapat agar program MBG segera diwujudkan dan atau ditingkatkan realisasinya secara adil, di satuan pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren," ucap Hidayat, dalam keterangan tertulis Rabu (5/2/2025).

Hal itu disampaikan oleh Hidayat setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag, Senin (3/2).

Hidayat yang merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI ini dalam agenda reses banyak bertemu dengan tokoh-tokoh pesantren maupun madrasah. Ia menerima aspirasi jika mereka belum diikutsertakan sebagai penerima program unggulan pemerintah yakni program MBG.

Dirinya meminta agar terjadi keadilan antar satuan pendidikan, Kemenag harusnya memperjuangkan dan mengawal realisasi penyaluran MBG. Termasuk bagi siswa-siswa di satuan pendidikan yang dinaungi oleh Kemenag, serta menyiapkan transparansi rencana penyaluran dan evaluasi pelaksanaan penyaluran program MBG.

"Saya usulkan Kemenag yang sudah diberlakukan efisiensi hingga anggarannya dipotong Rp 14,4 T, agar maksimal mengawal realisasi program MBG bagi para siswa di bawah kewenangannya, serta siapkan skema cakupan salur, misalnya tahun 2025 berapa persen madrasah/pesantren/pendidikan keagamaan lainnya yang akan menjadi penerima MBG, tahun 2026 berapa persen, dan seterusnya hingga 100% menerima MBG sebagaimana murid-murid yang lain menerimanya. Dan kemudian melakukan evaluasi konstruktif terkait pelaksanaan program unggulan MBG ini. Sehingga para murid di Sekolah keagamaan seperti madrasah dan pesantren mendapatkan keadilan, dan juga membuktikan adanya keseriusan kepedulian Pemerintah dan Kementerian Agama terhadap siswa/siswi satuan pendidikan keagamaan," sambung Hidayat.

Di saat yang sama, anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menyatakan dukungan APBN untuk program MBG sudah cukup tinggi dan berpotensi ditambah. Sehingga diharapkan tidak sampai menggunakan dana zakat yang sudah jelas peruntukannya.

"Beberapa waktu lalu beredar polemik penggunaan dana zakat untuk tambahan pelaksanaan program MBG yang dibiayai oleh APBN. Saya apresiasi sikap istana melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto, juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang tegas menolak wacana tersebut dan menegaskan bila ada kekurangan anggaran akan ditambah melalui APBN Perubahan. Maka Kemenag perlu memastikan agar dana zakat aman dan dapat digunakan untuk program bantuan bagi para mustahik di luar makan bergizi gratis yang sudah dibiayai Pemerintah melalui APBN," pungkasnya.

(ega/ega)