Jakarta -
Partai Golkar merespon wacana work from home (WFH) untuk menghemat BBM imbas konflik Timur Tengah (TimTeng). Golkar mengusulkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang.
"Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespon perang di Timur Tengah. Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," kata Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan saat dihubungi, Selasa (17/3/2026).
Ahmad Irawan mengusulkan kebijakan WFH bisa diterapkan tiga provinsi mulai dari Jakarta, Jawa Barat (Jabar) hingga Banten karena penggunaan BBM yang tinggi. Sementara daerah lain, kata dia, tidak harus diberlakukan WFH.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan. Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," jelasnya.
Dia meminta pemerintah untuk mengkaji dan melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum menerapkan wacana WFH tersebut. Dia menyebut kebijakan WFH seharusnya hanya bersifat darurat.
"WFH juga harus dilihat sebagai respon darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.
Prabowo mengatakan Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," katanya.
Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR. Penyesuaian anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat lemah.
Saksikan Live DetikPagi :
(wnv/ygs)
