Jakarta -
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk merelokasi warga Gaza ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi negara Islam OKI untuk bersikap.
"Langkah Trump melakukan upaya rekonstruksi dan ingin mengungsikan warga Gaza itu dilakukan atas mandat dari siapa? PBB mesti mengambil sikap, OKI tidak boleh terus berdiam diri," kata Taufiq kepada wartawan, Senin (20/1/2025).
Taufiq kemudian menyinggung soal rekonstruksi Gaza usai gencatan senjata Israel dan Hamas dilakukan. Dia menyebut rekonstruksi di Gaza bisa menimbulkan dampak positif dan negatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gagasan Trump untuk merekonstruksi Gaza setelah porak poranda akibat kelakuan Israel bisa positif tapi juga bisa negatif. Positif jika keinginan Trump merekonstruksi Gaza adalah dalam rangka mengembalikan hak-hak warga Gaza dan negara Palestina, baik hak atas wilayah dan infrastruktur untuk dibangun kembali maupun hak kedaulatan sebagai bangsa dan negara," tutur dia.
Taufiq berharap gencatan senjata di Gaza dapat menghentikan gerakan perluasan wilayah Israel. Dia juga berharap kebijakan tow state solution bisa diterapkan.
"Selanjutnya Israel tidak lagi dilindungi dan dibantu oleh Amerika untuk mengakuisisi wilayah Palestina, sehingga gencatan senjata menjadi tanda berhentinya peperangan sekaligus berhentinya gerakan perluasan wilayah Israel. Kalau ini terjadi, berarti Trump ingin mengimplementasikan kebijakan two state solution. Walaupun solusi ini masih belum sepenuhnya diterima oleh pihak Palestina," sebut dia.
Lebih lanjut, rekonstruksi di Gaza akan tidak adil jika hanya untuk kepentingan Israel. Apalagi, kata dia, jika harus merelokasi warga Gaza ke negara lain.
"Akan tetapi sangat tidak adil jika rekonstruksi dilakukan justru untuk kepentingan Israel, sehingga harus mengungsikan warga Gaza," jelasnya.
Mengenai diskusi terkait relokasi dilakukan ke Indonesia, Taufiq berharap RI menyikapinya dengan tepat. Dia menyebut perlu dilihat proposal lengkap dari Trump jika rencana itu dilakukan.
"Sebenarnya kita mesti tahu dulu, proposal lengkap dari Trump agar kita bisa menyikapinya dengan tepat. Bahkan perlu dipertanyakan juga, apakah itu sebuah wacana atau sebuah konsepsi," jelasnya.
Demokrat Dorong Kedaulatan Palestina
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR F-Demokrat Rizki Natakusumah menilai Trump sedang mencari formulasi kebijakan luar negeri usai dilantik menjadi Presiden AS periode keduanya. Menurutnya, urusan Israel dan Palestina menjadi perhatian dunia.
"Kami kira sebagai pemimpin baru di Amerika Serikat, Donald Trump masih mencari-cari formulasi kebijakan luar negeri yang tepat untuk urusan Palestina-Israel, mengingat hal ini merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dunia dan tidak boleh salah langkah," kata Rizki dihubungi terpisah.
"Donald Trump perlu mempertimbangkan semua aspek, mulai dari dimensi sosial hingga lingkungan strategis Timur Tengah, dalam rangka mengakomodasi kepentingan banyak pihak," imbuhnya.
Anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat Rizki Natakusumah (dok. Istimewa)
Rizki menyebut AS harus mempengaruhi Israel untuk menghentikan serangan bersenjata ke wilayah yang dihuhuni warga sipil. Dia mengatakan banyaknya korban jiwa di Palestina harus menjadi perhatian khusus.
"Yang paling penting adalah bagaimana Amerika Serikat memengaruhi Israel untuk menghentikan serangan bersenjata ke wilayah-wilayah yang menjadi tempat tinggal warga sipil. Banyaknya korban jiwa sipil di pihak Palestina harus menjadi pertimbangan negara yang digadang-gadangkan sebagai the leader of the free world, yang sepatutnya turut melindungi kemerdekaan dari ketakutan dan kehancuran bagi warga Palestina," tutur Rizki.
Rizki menyebut Indonesia memiliki hubungan yang dekat secara emosionel dengan Palestina. Dia mendorong agar Indonesia yang juga berhubungan baik dengan AS untuk mengupayakan Palestina untuk mendapatkan hak kedaulatannya.
"Tentu sebagai negara yang dekat secara emosional dengan Palestina dan memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat Indonesia memiliki posisi tersendiri dalam konteks penanganan konflik Palestina-Israel. Dan kami mendukung Kemlu untuk terus membantu mengupayakan agar warga Palestina mendapatkan hak kedaulatan negaranya dengan pengakuan internasional yang seluas-luasnya," pungkasnya.
Kabar mengenai rencana relokasi ini diungkapkan salah satu tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News. Awalnya, pejabat tim transisi itu mengungkapkan utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana berkunjung ke jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel-Hamas.
Salah satu hal yang disusun pihak Trump yakni merelokasi warga Gaza. Laporan NBC mengatakan pejabat tim transisi itu mengatakan pihaknya sedang berdiskusi untuk merelokasi 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu ke sejumlah negara salah satunya Indonesia.
"Pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih menjadi pertanyaan, serta di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu negara yang sedang didiskusikan untuk mengetahui lokasi tujuan dari negara-negara tersebut," kata pejabat transisi tersebut dalam laporan NBC News.
NBC News dalam laporan menyebutkan belum mengetahui apakah warga Gaza bersedia untuk pindah atau tidak. NBC mengatakan gagasan relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan sesama warga Arab. Dalam laporan berita itu juga disebutkan bahwa relokasi akan menjadi langkah pertama Israel yang memaksa mereka meninggalkan tanah mereka.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga telah merespons kabar tersebut. Kemlu menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai rencana relokasi tersebut.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini," ujar Jubir Kemlu Rolliansyah Soemirat kepada wartawan.
(lir/eva)
