Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan menaikkan atau menambah Dana Transfer ke Daerah. Namun syaratnya kepala daerah harus menjaga integritas dan tata kelola keuangan agar tidak terjadi penyelewengan.
"Saya ingat kan beberapa waktu lalu, ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan, sebenernya kalau saya sih mau saja naikin, tapi pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu, karena mereka bilang sering diselewengkan," kata Purbaya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, yang disiarkan di YouTube Kemendagri, Senin (20/10/2025).
Oleh karena itu, Purbaya meminta kepala daerah memperbaiki tata kelola dan penyerapan uang belanja daerah dengan cepat. Menurut Purbaya, jika 2 triwulan ke depan sudah lebih baik, yaitu triwulan keempat dan triwulan pertama 2026, dia dapat memiliki dasar untuk mengusulkan ke Presiden Prabowo untuk menaikkan dana transfer daerah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola, dan penyerapan uang daerah, 2 triwulan ke depan saya lihat seperti apa, kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi kan lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya, nanti akhir triwulan pertama menjelang triwulan ke dua, saya bisa hitung berapa uang yang bisa saya tambah untuk TKD," kata Purbaya.
"Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik, karena kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas, Presiden kurang suka rupanya, tapi kalau kita punya bukti bahwa sudah bagus semua, harusnya nggak ada masalah kita naikkan. Jadi untuk bantu bapak-bapak di daerah, tolong bantu saya juga untuk mendapatkan track record seperti itu," katanya.
Sebab menurutnya menjaga tata kelola dan integritas adalah modal utama untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Sebab jika kepercayaan publik hilang, membangunnya membutuhkan waktu lama.
"KPK bilang sumber resikonya ya masih itu itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan, padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggungjawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," katanya.
Selain itu, Purbaya meminta Pemda mengelola dana dengan bijak. Ia juga meminta agar dana tersebut tidak dibiarkan parkir di kas, tetapi tidak dibelanjakan. Purbaya juga meminta Pemda untuk mengakselerasi belanja yang produktif, sehingga belanja tidak perlu menunggu hingga akhir tahun.
"Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat, dan lebih transparan, gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan, kalau semuanya ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, ekonomi daerah semakin tangguh," katanya.
"Yang paling penting untuk saya adalah saya punya landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih kita bisa menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasional," imbuhnya.
(yld/imk)
