Soroti Perkembangan Bangsa, Aktivis 98 Jabar Gelar Silaturahmi

BANDUNG - Momen Idulfitri 2025 dimanfaatkan sejumlah aktivis 98 Jawa Barat (Jabar) dan Kota Bandung berkumpul memperkuat silaturahmi di Kota Bandung, Minggu (13/4/2025). Ajang ini sekaligus mengutarakan keresahannya terhadap kondisi Indonesia yang dinilai sedang tidak baik-baik saja

Selain para aktivis 98 Jabar dan Kota Bandung, hadir pula aktivis 98 dari provinsi lainnya di Indonesia. Salah seorang aktivis 98 Bandung, Muhamad Suryawijaya mengatakan, kondisi demokrasi Indonesia saat ini, terutama ekonomi dan segala macamnya menjadi sorotan publik. Berangkat dari keresahan ini sehingga halal bihalal ini bisa terwujud.

"Alhamdulillah ternyata teman-teman sangat antusias. Kami juga mengundang adik-adik mahasiswa karena mereka punya keresahan yang sama pada situasi kebangsaan saat ini," katanya.

Menurut Suryawijaya, situasi sekarang bila dianalogikan sedang turbulensi dan berada dalam pesawat, dengan pilotnya ialah Presiden Prabowo Subianto . Kalau co-pilot, pramugara dan pramugarinya itu tidak bisa atasi keadaan di pesawat, maka pesawat akan jatuh dan akan terkena bencana semua.

Jika para pembantu presiden bisa bekerja dengan baik, tentu akan selamat dalam menghadapi krisis ini. "Kami minta Presiden Prabowo tidak antikritik atau alergi pada kritik. Utamanya yang saat ini sering disuarakan oleh para mahasiswa, semisal adanya demonstrasi menolak RUU TNI," ujarnya.

Harusnya, kritik dianggap sebagai protein atau vitamin bahwa demokrasi ini butuh kritik dari bawah. Aktivis 98 Jabar ingin mendorong pemerintah bisa bekerja baik dengan orang-orang yang tentunya berkompeten.

Aktivis 98 lainnya, Boy Bawono menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi budaya. Padahal, budaya Indonesia, ialah budaya gotong royong. Tetapi, Boy menilai saat ini gotong royongnya lebih ke saling membantu pada hal korupsi sehingga menjadi kebiasaan.

"Jadi, kawan-kawan 98 ini berpikir enggak bisa nih dibiarkan seperti ini terus karena korupsi sudah menjadi budaya. Maka tidak ada cara lain selain lawan dan kembalikan ke posisinya," jelasnya.

Muhamad Dawam, aktivis 98 lainnya memberikan pernyataan bahwa harus ada keberanian mengkritik 200 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo harus lebih tegas memilih siapa yang membantunya.

"Jadi, sebelum presiden memanggil orang-orang untuk mengisi sebuah jabatan, si orang itu harus mempunyai konsep terlebih dahulu guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

(poe)