Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan Cipayung Plus meminta tim investigasi dugaan makar dibentuk pascademo di berbagai daerah. Mereka meminta hal itu kepada DPR dan Istana.
Awalnya, permintaan itu diungkap salah satu perwakilan BEM Trisakti, Jili Collin. Ia mulanya bicara terkait provokator pada aksi demonstrasi di berbagai daerah dan menegaskan mahasiswa tak mungkin melakukan tindakan anarkistis.
"Kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi tidak mungkin, Pak, kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis," ujar Jili saat audiensi di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Betul tadi kata Saudara dari BEM UI, beberapa hari belakangan ini mungkin banyak sekali propaganda dari beberapa oknum provokator untuk mencederai nilai-nilai perjuangan yang kami perjuangkan. Itu (provokator) sangat menghambat kami dalam bergerak-gerak," lanjutnya.
Hal serupa disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Ia meminta pengusutan aksi makar dilakukan dengan serius.
"Pidato Presiden yang menyatakan bahwa terdapat potensi makar, hal ini tentu meyakinkan saya dan mungkin kawan-kawan bahwa ada gerakan-gerakan ke sana," kata perwakilan GMNI.
"Maka dari itu, Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, aksi ini sudah kita lewati bersama dan juga memakan korban, menciptakan kerusuhan, tentu kami mahasiswa mendorong agar DPR menindaklanjuti secara serius aksi makar ini," ungkapnya.
Desak Istana
BEM SI Kerakyatan dan Cipayung Plus juga menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk meminta investigasi dugaan makar pascademo.
"(Aspirasi) Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR. Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif, seperti itu," kata Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai audiensi.
Pasha mengatakan pihaknya mendesak pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dan pemerintah. Selain itu, lanjut dia, BEM SI Kerakyatan meminta Prabowo agar membentuk tim investigasi dugaan makar.
"Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," katanya.
Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengatakan tuntutan 17+8 yang viral bergema di media sosial juga disampaikan ke Istana. Kaleb menyebut Mensesneg Prasetyo telah menerima aspirasi tersebut.
"Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8," ujar Kaleb.
"Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasanya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu," imbuhnya.
Prabowo Singgung Makar
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menghargai masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun dia mengatakan demonstrasi diatur dalam undang-undang (UU).
"Jadi UU mengatakan, kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izinnya harus dikasih. Dan berhentinya jam 18.00 WIB," kata Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Dia mengatakan, ketika mendapatkan laporan, petugas menemukan banyak yang membawa petasan besar. Petasan tersebut dipakai untuk menyerang anggota sehingga terluka.
]Prabowo juga menyinggung soal kasus pembakaran gedung DPRD. Menurut dia, tindakan tersebut sudah melenceng jauh dan bukan bentuk penyampaian pendapat.
"Ini menurut saya sudah perusuh, niatnya membakar. Ditemukan truk, isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat, gedung DPR, DPRD. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar," ujarnya.
(azh/azh)
