Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia kekurangan lebih dari 100 ribu dokter. Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyinggung momok uji kompetensi bagi calon dokter.
"Sebetulnya mahasiswa kedokteran yang sudah selesai kuliah dan praktek di rumah sakit masih banyak yang terganjal uji kompetensi untuk bisa mendapatkan STR (surat tanda registrasi) dan SIP (surat izin praktek)," kata Irma kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).
Ketua DPP NasDem itu mengaku bingung dengan keadaan itu. Menurutnya, persoalan ini harus ada jalan keluar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika sebuah universitas mendapatkan akreditasi bagus, kok bisa lulusannya sulit lulus dari uji kompetensi, bahkan karena uji kompetensi ini menjadi momok banyak calon dokter yang stres bahkan sampai ada yang bunuh diri karena sampai 15 kali ikut uji kompetensi tidak lulus lulus juga," tutur Irma.
"Mendikti sebaiknya jangan obral akreditasi yang kemudian menjadi kontraproduktif terhadap kualitas lulusan yang terbukti puluhan kali ikut uji kompetensi tapi gagal," lanjutnya.
Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah dokter spesialis dan sub spesialis. Ia mengusulkan Pemerintah membantu dokter-dokter umum di daerah untuk disekolahkan menjadi dokter spesialis atau sub spesialis.
"Saya usul sebaiknya pemerintah menyekolahkan dokter-dokter umum di daerah untuk mengambil specialis, toh sudah ada aturan yang menegaskan after lulus mereka wajib mengabdi di daerahnya, yang tidak patuh pemerintah dan menkes tidak akan memberikan izin praktik untuk yang bersangkutan," jelasnya.
Irma turut mengusulkan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran di satu universitas yang berkualitas diperbanyak dari pada membangun universitas kedokteran baru tapi dosen-dosennya tidak berkualitas. Ia juga menyarankan Dikti harus mencabut izin universitas yang tidak memiliki dosen yang berkualitas.
"Pemerintah bisa mendorong agar rumah sakit besar yang sudah berpengalaman dan berkualitas menjadi rumah sakit pendidikan agar siswa dapat dipertanggungjawabkan oleh rumah sakit yang telah mendapatkan izin sebagai RS pendidikan tersebut," lanjutnya.
Dengan menjadikan RS besar sebagai rumah sakit pendidikan, kata Irma, pemerintah tidak perlu lagi menggelontorkan dana untuk subsidi. Karena RS tersebut telah memiliki alkes yang memang dibutuhkan untuk PPDS praktek
"Dan itu tentu mengurangi biaya perkuliahan," tambah Irma.
"Saya juga mendorong agar RS swasta dapat menjadi rumah sakit pendidikan, tetapi tetap harus ada universitas pengampu yang berkualitas," sambungnya.
Sebelumnya, Pras mengungkap Indonesia masih kurang 100 ribu tenaga medis. Pemerintah memberikan atensi untuk pemenuhan tenaga medis.
"Tadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Diktisaintek ya, misalnya, berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita. Yang berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribu. Nah, ini kan kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1).
Pras mengungkap rencana pemerintah untuk memperbesar penerimaan mahasiswa dokter spesialis. Kedua, rencana pembangunan fakultas baru untuk kedokteran hingga farmasi.
"Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum, kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi," ujarnya.
"Kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi. Jadi dua hal itu untuk khusus untuk yang apa namanya diskusi mengenai kekurangan kita dalam hal dokter dan kesehatan," lanjut Pras.
(isa/lir)
