Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia meminta PBB dan Lebanon memastikan investigasi terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon berlanjut. RI meminta pelaku yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI diadili.
"Menlu Sugiono telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Lebanon dan Sekjen PBB langsung pada tanggal 30 Maret 2026 untuk memastikan proses investigasi segera dilakukan dengan transparan dan menyeluruh serta perlindungan penuh bagi keamanan dan keselamatan personel UNIFIL," ujar Plt Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional (KPI) Kemlu, Veronica Vicka Ancilla Rompis, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakpus, Rabu (8/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Vicka menyebut pemerintah telah melakukan upaya diplomasi melalui Wakil Tetap Indonesia di New York. Dia mengatakan RI juga berhasil mendorong rapat darurat di Dewan Keamanan PBB.
"Indonesia bersama Prancis sebagai penholder atau pemegang isu UNIFIL di Dewan Keamanan PBB juga berhasil mendorong diselenggarakannya emergency meeting di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Maret dan mendorong adopsi pernyataan pers Dewan Keamanan yang mengutuk serangan terhadap personel Indonesia di UNIFIL," jelasnya.
Dia mengatakan Indonesia telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB. Dalam surat itu, Indonesia meminta PBB agar mendesak otoritas di negara terkait mengadili pelaku yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL itu.
"Pemerintah Indonesia akan meminta kepada PBB untuk mendesak otoritas yang terkait agar menyelidiki, mengadili, dan memastikan akuntabilitas penuh bagi para pelaku. Insiden-insiden ini tidak terlepas dari memburuknya situasi di Lebanon," tegasnya.
Dia mengatakan RI juga terus mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon selatan. Dia menyebut serangan Israel membahayakan pasukan PBB yang bertugas menjaga perdamaian.
"Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon Selatan yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh personel pemelihara perdamaian PBB serta melemahkan pelaksanaan mandat dari UNIFIL sebagaimana yang sudah diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701," ucapnya.
Vicka mengatakan PBB telah menyelenggarakan pertemuan antarnegara kontributor pasukan di UNIFIL pada 1 April. Pertemuan itu ditujukan untuk memberi gambaran situasi keamanan dan operasional UNIFIL, dampak terhadap personel, mandat serta memperkuat koordinasi antarnegara kontributor pasukan.
"Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan kecaman keras serangan terhadap personel dan fasilitas UNIFIL yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menegaskan bahwa eskalasi konflik di Lebanon selatan telah meningkatkan risiko Indonesia terhadap keselamatan pasukan," ucapnya.
Vicka menegaskan operasi militer Israel yang berlanjut di Lebanon akan menyebabkan situasi semakin genting. Termasuk, membahayakan personel perdamaian.
"Operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon Selatan, termasuk pernyataan mengenai mempertahankan keberadaan di wilayah tersebut, berisiko semakin membuat destabilisasi situasi dan akan terus membahayakan para personel pemelihara perdamaian," jelasnya.
"Semua tindakan yang membahayakan para personel pemelihara perdamaian ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus," kata dia.
(tsy/haf)
