loading...
Listya Endang Artiani, Ekonom Universitas Islam Indonesia. Foto/istimewa
Listya Endang Artiani
Ekonom Universitas Islam Indonesia
REDENOMINASI kembali menjadi sorotan publik dan pasar. Meski sekilas tampak sebagai langkah sederhana sekadar mengurangi deret nol pada mata uang, kebijakan ini memiliki dimensi ekonomi, psikologis, dan politik yang kompleks. Bagi masyarakat umum, redenominasi sering dipersepsikan sebagai upaya mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi. Namun bagi investor langkah ini menjadi instrumen pembacaan yang lebih dalam, apakah pemerintah benar-benar memperkuat fondasi makro, atau justru hanya merapikan tampilan ekonomi tanpa membenahi struktur yang masih bermasalah.
Dalam dunia kebijakan, redenominasi sering berfungsi sebagai “bahasa tubuh” pemerintah sebuah isyarat yang menunjukkan seberapa matang dan terkoordinasinya institusi negara. Cara kebijakan ini disiapkan, dikomunikasikan, dan pelaksanaannya mencerminkan kualitas manajemen ekonomi nasional. Investor dapat menilai arah kebijakan moneter, disiplin fiskal, hingga efektivitas koordinasi antar-lembaga hanya dari bagaimana pemerintah mengelola proses redenominasi. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan redenominasi sering lebih ditentukan oleh kredibilitas pemerintah dibandingkan aspek teknisnya.
Secara teori, redenominasi tidak mengubah daya beli karena nilai riil tetap sama, yang berubah hanyalah cara angka dituliskan. Namun dalam praktik, ekonomi modern bergerak melalui persepsi. Penghapusan nol kerap memunculkan tafsir berbeda, sebagian merasa harga tampak lebih murah, sementara sebagian lain cemas karena nilai tabungan terlihat mengecil.
Reaksi psikologis semacam ini dapat memicu perubahan pola konsumsi, meningkatkan ketidakpastian, dan membuka ruang spekulasi. Jika komunikasi pemerintah tidak tegas, transparan, dan konsisten, kebijakan yang seharusnya netral justru dapat menjadi sumber volatilitas yang mengganggu stabilitas pasar secara lebih luas.
