Jakarta -
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah disusun bisa diakses oleh publik besok. Muzani menegaskan pihaknya terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Muzani setelah melaksanakan rapat dengan pimpinan MPR, Badan Pengkajian hingga Komisi Pengkajian Ketatanegaraan. Hadir di acara ini pimpinan MPR yang lain, seperti Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Akbar Supratman, hingga Rusdi Kirana.
"Pada rapat sore hari ini, pimpinan MPR beserta Badan Pengajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang menyusun draf rancangan PPHN telah menyepakati bahwa mulai besok jam 16.00 sore, rancangan tentang Pokok-pokok Haluan Negara sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui laman yang telah disiapkan oleh pimpinan ataupun Sekretariat Jenderal MPR," kata Muzani di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muzani mengatakan dibukanya rancangan PPHN tersebut diharapkan mampu menjadi diskusi di ruang publik. MPR RI terbuka dengan pandangan dari masyarakat.
"Yang kedua, harapannya dengan dibukanya akses publik terhadap produk PPHN tersebut, kita dapat masukan, pandangan, dan pikiran-pikiran yang jernih tentang pokok-pokok haluan negara yang secara konsep sudah dapat kita selesaikan," kata dia.
"Dan tentu saja pandangan, masukan, dan pikiran-pikiran itu akan menjadi penyempurna bagi pokok-pokok haluan negara yang sekarang telah menjadi konsep dari kami," imbuhnya.
Ia mengatakan MPR berharap publik memiliki atensi terhadap Rancangan PPHN ini. Muzani menekankan PPHN merupakan landasan filosofi bernegara.
"Kami berharap semua masyarakat yang memiliki minat terhadap persoalan ketatanegaraan, perguruan tinggi, lembaga, perorangan, dan organisasi-organisasi yang memiliki minat tersebut akan memberikan masukan yang berharga bagi kami," ujar Muzani.
"PPHN adalah sebuah konsep yang melintasi batas kepresidenan. Ini adalah landasan filosofi kami bernegara yang kami yakini akan menjadi panduan dalam berbagai macam pembangunan-pembangunan yang akan diselenggarakan oleh setiap periodisasi presiden," imbuhnya.
(dwr/wnv)
