Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menterinya jangan sampai diberi peringatan hingga tiga kali jika tak mau diganti. PDIP menyinggung pentingnya Key Performance Indikator (KPI) yang jelas dalam mengevaluasi kabinet.
"Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Para menteri adalah pembantu Pak Presiden. Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata-mata kepentingan strategis Presiden," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).
Said menyebut presiden memiliki sejumlah organisasi teknis yang dapat membantunya untuk melihat kinerja menteri. Organisasi teknis tersebut, kata dia, dapat menyusun KPI bagi para menteri agar memiliki ukuran evaluasi yang jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden memiliki Kantor Staf Presiden, memiliki Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing-masing. Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Performance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri performance kinerjanya atau tidak," kata Said.
"Dengan demikian ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya. Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri. Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas," lanjutnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menilai KPI tersebut diperlukan untuk menghindari menteri merasa dievaluasi sepihak. Di sisi lain, menurut dia, presiden akan memiliki ukuran yang konkret dalam melihat kinerja menteri-menterinya.
"Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa dievaluasi secara sepihak. Dengan dasar demikian saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Pak Presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang konkret atas kinerja anak buahnya," kata Said.
Lebih lanjut, Said menyoroti adanya potensi menteri membangun kinerja kamuflatif atau hanya berorientasi pada kepopuleran publik alih-alih pada dampak kebijakan. KPI tersebut, kata Said, dapat menghindarkan presiden dari menteri yang berkinerja seperti itu.
"Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya," pungkas dia.
Ultimatum Prabowo
Prabowo sebelumnya mengingatkan para menteri agar bekerja dengan benar dan tidak melakukan penyalahgunaan. Ia mewanti-wanti kepada menterinya, jika tiga kali diberi peringatan masih 'nakal', akan diganti.
"Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati ya kan?" kata Prabowo saat memberikan orasi ilmiah di sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat, Sabtu (18/10).
"Satu kali peringatan masih masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle," lanjutnya.
Prabowo tak akan takut menghadapi para 'maling' di negeri ini. Ia yakin rakyat berada di belakangnya.
"Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, koruptor, maling, saya hadapi bersama Saudara-saudara. Saya yakin, saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya, saya percaya itu," ujarnya.
(fca/gbr)
