Prabowo Pilih 20 Februari Lantik Kepala Daerah, Legislator: Bisa Lebih Maju

Jakarta -

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB M Toha menilai seharusnya jadwal pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) dapat lebih maju lagi. Namun, Toha mengaku tak bisa berbuat banyak jika Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelantikan 20 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Toha dalam rapat kerja Komisi II bersama Kemendagri, KPU, dan Bawaslu, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025). Toha mengaku sudah menghitung tanggal-tanggal usai putusan dismissal.

"Jadi tanggal 4-5 (Februari) putusan dismissal dari MK, kemudian butuh 2 hari untuk salinannya dari MK. Ini yang ideal tadi Pak. Sebetulnya malamnya bisa di-upload, akan tetapi untuk menjaga ini, dua hari sampai tanggal 7 (Februari). Saya hitung tadi Pak," ujar Toha.

"Kemudian dari tanggal 7, KPUD butuh 3 hari untuk proses. KPUD butuh waktu berapa harinya itu juga harus dijelaskan sekalian pak untuk sampai ke 20 (Februari)," sambungnya.

Toha mengatakan seharusnya Kemendagri dapat menghitung kembali proses-proses yang akan dilakukan usai putusan dismissal. Meski begitu, dia tetap mendukung bila Prabowo menginginkan pelantikan digelar pada 20 Februari.

"Ini perlu dihitung lagi Pak sebetulnya, tetapi kalau Presiden mintanya tanggal 20 (Februari) ya sudah nggak bisa apa-apa. Maksudnya saya begitu lho. Karena kalau hitungan kami bisa lebih maju lagi Pak," ujarnya.

"Kata teman-teman Komisi II yang lain tadi kan lebih cepat lebih baik gitu lho. Tapi kalau Presiden mintanya 20 Februari ya sudah selesai. Tapi ini lebih dirasionalisasi lebih rinci lagi Pak," imbuh dia.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengusulkan sejumlah tanggal pelantikan kepala daerah non sengketa dan hasil putusan dismissal MK ke Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan dari tiga tanggal yang diusulkan, Prabowo memilih pelantikan kepala daerah digelar pada 20 Februari 2025.

"Kita membuat mengancer tanggal 18, 19, 20 dan saya lapor ke Presiden dan Presiden memilih (tanggal) 20 (Februari), hari Kamis," ujar Tito.

Diketahui, awalnya pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, putusan dismissal awalnya akan dibacakan 11-13 Februari dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025.

Sebanyak 296 kepala daerah non sengketa yang siap untuk dilantik. Sedangkan, sebanyak 249 daerah masih bersengketa di MK.

(amw/rfs)